Anto Binsasi

Minews.id, Kota Kupang - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan pejabat Tom Lembong dinilai oleh pengamat sebagai langkah strategis yang melampaui sekadar koreksi terhadap sistem hukum. Menurut Yonatan Hans Luter...

Minews.id, Kota Kupang - Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang baru-baru ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan, tindakan presiden...

Minews.id, Kota Kupang - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 8 Juli 2025 untuk menaikkan bantuan keuangan partai politik hingga tiga kali lipat, dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Hal ini berpotensi memicu kekhawatiran publik mengenai dampaknya...

Minews.id, Kota Kupang - Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yonatan Hans Luter Lopo, menegaskan bahwa diskusi mengenai kenaikan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari APBN seharusnya tidak hanya berpusat pada jumlah atau nominal uang. Menurutnya, isu...

Minews.id, Kota Kupang - Wacana Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) masih menjadi bahan perdebatan saat ini. Meski demikian, akademisi Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Yanto Melkianus P. Ekon, SH, M.Hum mendorong agar regulasi tersebut disahkan. "Saran...

Minews.id, Kota Kupang - Pemerintah pusat resmi menurunkan tarif impor menjadi 19 persen. Di atas kertas, langkah ini ditujukan untuk menurunkan harga bahan baku dan barang konsumsi yang berasal dari luar negeri. Namun, menurut Staf Pengajar Administrasi Bisnis Undana...

Minews.id, Kota Kupang - Proyek pengembangan geotermal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digadang-gadang sebagai solusi energi terbarukan ini sebenarnya merupakan bentuk pengaplikasian kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa penetapan Flores sebagai pulau panas...

Minews.id, Kota Kupang - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan menyatakan dukungannya terhadap amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, langkah ini penting untuk menata ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi lebih baik, dengan fokus utama pada perbaikan kelembagaan demokrasi,...

Minews.id, Kota Kupang - Menyoal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang memastikan kesiapannya untuk beradaptasi dengan sistem baru. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat,...

Minews.id, Kota Kupang - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Lokal mulai 2029 mendatang, dinilai memicu turbulensi politik di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa...