Oleh: Segara Budi Wijaya)*Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa ancaman krisis...

Oleh : Abdul Razak)*Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto...

Mata Indonesia, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut...

Mata Indonesia, Jakarta – Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif menegaskan pemerintah terus memperkuat akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan...

Oleh: Harum Kejora )*Pembangunan kesehatan pada dasarnya bukan hanya soal memperbanyak rumah sakit atau menyediakan layanan pengobatan. Lebih dari itu, pembangunan kesehatan menuntut kemampuan negara...

TANGSEL, Minews - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas rampungnya seluruh...

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadapi...

Mata Indonesia, Mekkah - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat langkah mitigasi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji...

Oleh : Antonius UtomoMenghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mempercepat deregulasi dan kemudahan berusaha menjadi sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Gelombang kebijakan baruyang meluncur beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonominasional. Kendati demikian, efektivitas dari pemangkasan birokrasi ini akan sangat bergantung pada konsistensipengawasan di tingkat daerah, tempat di mana komitmen investasi tersebut benar-benar diuji di lapangan.Langkah deregulasi dinilai menjadi strategi krusial karena hambatan investasi di Indonesia tidak pernah tunggal. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar insentif fiskal yang ditawarkan, tetapi juga menyangkutkompleksitas regulasi dan proses birokrasi yang panjang serta tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah kinidituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus mendukung percepatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis secara nyata.Aksi nyata dari komitmen ini salah satunya ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan melalui penerbitan aturankembar, yaitu Permendag Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi anyar di bidang ekspor ini sengajadiluncurkan untuk mempercepat deregulasi dan memberikan karpet merah bagi kemudahan berusaha, khususnyapada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara, serta minyak dan gas bumi.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penerbitan kedua Permendag tersebut merupakan bagiandari upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan proses ekspor. Melalui aturan ini, pemerintah melakukanrelaksasi terhadap sejumlah ketentuan lama dengan mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas), menghapus beberapa kewajiban administratif yang berbelit, serta memangkas hambatan perizinan yang selama inidikeluhkan memperlambat perputaran roda usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi industriekspor sekaligus meningkatkan taji pelaku usaha Indonesia di tengah sengitnya dinamika perdagangan global.Namun, menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian saja tentu tidak cukup. Menyadari ego sektoral yang sering kali menjadi batu sandungan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan membentukSatuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Pembentukan satgas ini dinilai sangat mendesak untuk menyisir dan memangkas berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan membingungkaninvestor.Keberadaan satgas deregulasi ini diyakini dapat menjadi jembatan yang memperbaiki arus investasi nasional, dengan catatan, mereka mampu bertindak tegas menghapus aturan yang tidak efektif dan mempercepat jalurkoordinasi horizontal antar-kementerian maupun koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Dengan birokrasiyang lebih ramping, investor akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian waktu yang jauh lebih baik. Imbaspositifnya, minat untuk menanamkan modal di Indonesia akan meningkat secara linear, yang pada gilirannya mampumendorong percepatan proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi industri, infrastruktur, energi, dan manufaktur.Kebijakan progresif ini sejauh ini mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Fleksibilitas regulasi dinilai dapatmempercepat arus barang, memangkas biaya logistik yang tinggi, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagidunia usaha untuk berekspansi....