Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha yang...

Oleh : Abdul Razak)*Langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengubah status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN (Persero) menandai...

Mata Indonesia, JAKARTA — Sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra kembali beroperasi normal setelah sempat mengalami gangguan. PT PLN (Persero) menyatakan terus melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus...

Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Sumatra telah pulih total setelah sebelumnya terjadi gangguan yang menyebabkan pemadaman meluas di...

Mata Indonesia, Jakarta – Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global sekaligus...

Oleh : Loa MuribPembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkanmanfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timurIndonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokuspada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asliPapua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilanpembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkandari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatankesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari ProyekStrategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaanserta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhanmasyarakat di tingkat akar rumput.Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagaisubjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasiyang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruangpemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untukmemastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatanaktif masyarakat yang terdampak langsung.Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuhkepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakuppeluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuhaspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besardalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harusdiselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di Papua tidakdapat dilepaskan dari faktor kesejahteraan ekonomi. Ia menilai bahwa peningkatan pendapatanmasyarakat akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketika masyarakatmemiliki penghidupan yang layak, ruang-ruang konflik dapat diminimalisir karena masyarakatdapat lebih fokus pada aktivitas produktif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar tercipta masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan mandiri.Selain pendekatan dialogis, konsep pembangunan berbasis bottom up juga menjadi elemenpenting dalam kebijakan pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hinggakota perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memilikiproses pembangunan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya hadir sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari harapan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus memperkuat penghormatan terhadap identitas sosial dan budayamasyarakat adat Papua...

Oleh : Andika Pratama )*Ketahanan pangan dan perlindungan sosial merupakan dua fondasi penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang menghadapi tekanan...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional melalui skema ekspor satu pintu...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah memperketat sistem pengawasan Program Sekolah Rakyat sepanjang tahun 2026 demi menjamin tata kelola yang bersih dan akuntabel. Langkah ini...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto...