Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir. Target penyerapansekitar 270 ribu tenaga kerja menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.Ferry Ardiyanto menilai berbagai insentif yang dipertahankan pemerintahmemiliki tujuan besar untuk menjaga kekuatan kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran strategis karena menjadi penggerak utamakonsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomiIndonesia.Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah hingga Rp2 miliarmenjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor properti. Aktivitas sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak industri sehinggakeberlangsungannya penting bagi penciptaan lapangan kerja.Relaksasi PPh final bagi UMKM juga menunjukkan keberpihakanpemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Dukungan tersebut sangat relevan karena UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerjadalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan semakin penting ketika dunia menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomiglobal. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas industri sehinggamemerlukan langkah mitigasi yang terukur.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama serikatpekerja terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi PHK....

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas kaki juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berakhirnya kontrak pesanan dari merek global dan terganggunyapasokan bahan baku akibat konflik internasional menciptakanketidakpastian bagi ribuan pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwaindustri yang terhubung dengan rantai pasok global sangat rentanterhadap perubahan situasi ekonomi dunia.Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah terusmelakukan komunikasi dengan perusahaan terkait guna mencari solusiterbaik. Proses mediasi dilakukan untuk mendorong keberlanjutanproduksi sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh hak-haknyaselama masa penyesuaian usaha berlangsung.Potensi perpindahan investasi ke negara...

Oleh: Bara Winatha*)Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang kini dijalankan...

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pendekatan terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Tidak hanya memastikan anak-anak dari keluarga miskin...

Mata Indonesia, Jayapura – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat pemerataan akses pendidikan di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak empat Sekolah...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat transformasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui program konsolidasi besar-besaran yang dijalankan bersama Danantara. Langkah ini diarahkan...

MataIndonesia, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional...

Oleh : Garvin Reviano )*Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak...

MataIndonesia, MERAUKE – Perbincangan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan setelah beredarnya sebuah film dokumenter yang menampilkan sejumlah narasi...

MataIndonesia, JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok...