Paling Populer

Berita Terkini

Pemerintah Optimalkan Manfaat JKP untuk Membantu Pekerja Terdampak PHK

Mata Indonesia, Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pemerintah terus mengoptimalkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)...

Pemerintah Perkuat JKP untuk Lindungi Pekerja Terdampak PHK

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat skema perlindungan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Kebijakan ini...

Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai Bentuk Kehadiran Negara 

Oleh: Rina Oktavia)*Kehadiran negara dalam melindungi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga melalui sistem perlindungan sosial yang mampu...

JKP Hadir sebagai Jaring Pengaman di Tengah Dinamika PHK

Oleh: Dhita Karuniawati )*Dinamika ketenagakerjaan di Indonesia belakangan ini tengah menghadapi tantanganyang cukup berat. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektorindustri masih terus membayangi para pekerja nasional. Di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif serta langkah efisiensi yang diambil oleh banyak korporasi, stabilitas finansialpara pekerja yang terdampak menjadi hal yang sangat krusial untuk dilindungi. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan tidak tinggal diam dalam menghadapisituasi ini. Kehadiran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kini terbuktimenjadi instrumen penting atau jaring pengaman sosial yang krusial bagi buruh dan pekerja yang terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka.Fenomena PHK massal ini terlihat nyata dari lonjakan klaim yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data pengawasan terbaru, gelombang efisiensi yang melanda sektor industri telah memicu kenaikan signifikan pada pencairan klaimmanfaat, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan KehilanganPekerjaan (JKP).Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa pertumbuhan frekuensiklaim akibat PHK menjadi pendorong utama di balik melesatnya angka pencairan dana jaminan sosial tersebut. Realisasi klaim program JKP mengalami lonjakan yang sangat masif, yakni mencapai hingga 91 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Pencairanklaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) turut naik sekitar 14,1 persen secara tahunan.Ogi Prastomiyono menekankan pentingnya penerapan tata kelola dan pengelolaandana yang sangat hati-hati (prudent) serta adaptif oleh pihak penyelenggara. Melaluipendekatan manajemen yang bijaksana tersebut, ia berharap agar keseimbanganantara pemenuhan kecukupan manfaat bagi seluruh peserta yang terdampak PHK dan keberlanjutan dana jaminan sosial dapat tetap terjaga dengan baik dalam jangkapanjang. Pernyataan dari otoritas pengawas keuangan ini menegaskan bahwameskipun tekanan ekonomi terhadap dana jaminan sosial meningkat, perlindungan hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama dengan pengawasan ketat.Meningkatnya angka klaim JKP ini tidak lepas dari adanya berbagai pelonggaran syaratkepesertaan serta penambahan manfaat yang diatur dalam regulasi terbaru, termasukPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan ini secara sengajadirancang oleh pemerintah agar perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyakpekerja formal yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka tidak langsung jatuh kejurang kemiskinan saat kehilangan pendapatan bulanan.Untuk memaksimalkan dampak positif dari program perlindungan ini, BPJS Ketenagakerjaan juga terus bergerak aktif di berbagai daerah guna melakukan edukasi. Langkah nyata ini dilakukan agar masyarakat pekerja benar-benar memahami hak-hakmereka ketika risiko terburuk seperti PHK terjadi. Melalui sosialisasi yang gencarmengenai manfaat program JKP, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memastikan seluruhpekerja formal memahami prosedur administrasi dan kriteria kepesertaan. Hal inisangat penting agar ketika terjadi risiko pemutusan hubungan kerja, seluruhpersyaratan masa iur dan dokumen administrasi telah terpenuhi, sehingga proses pencairan manfaat uang tunai maupun akses pelatihan kerja dapat berjalan denganlancar tanpa hambatan prosedural.Secara umum, program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki tiga manfaatutama yang didesain secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk mempertahankanderajat kehidupan yang layak bagi pekerja yang ter-PHK. Manfaat pertama adalahbantuan uang tunai yang diberikan setiap bulan selama paling lama enam bulan, dengan besaran 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan untuk tiga bulan pertama,...

Pancasila sebagai Benteng Menghadapi Radikalisme dan Polarisasi Digital

Oleh : Garvin Reviano )*Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat ekonomi atau...

Pilihan Editor

Danantara Perkuat Tata Kelola Aset dan Investasi BUMN

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui peran Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN....

Pemerintah Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatra Berjalan Transparan dan Akuntabel

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra berjalan transparan, terukur, dan akuntabel. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan...

Danantara Sumberdaya Indonesia dan Agenda Besar Reformasi Tata Niaga Ekspor

Oleh : Abdul Razak)*Langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengubah status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN (Persero) menandai...

Film Pesta Babi dan Upaya Mengaburkan Kemajuan Papua

Oleh Markus Kogoya*Papua selama bertahun-tahun sering menjadi panggung berbagai narasi tentangkonflik, penderitaan, dan keterbelakangan. Tidak sedikit pihak yang datang ke Papua membawa kamera, membuat dokumentasi, lalu menampilkan Papua seolah hanya berisikesedihan tanpa harapan. Akibatnya, publik di luar Papua lebih banyak melihat Tanah Papua dari sisi konflik dibanding kemajuan yang sedang tumbuh. Padahal hari ini Papua sedang bergerak maju melalui berbagai pembangunan yang perlahan mulai dirasakanmasyarakat di berbagai daerah.Karena itu, kemunculan film dokumenter Pesta Babi menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Banyak orang Papua menilai film tersebut tidak menghadirkangambaran utuh tentang kondisi Papua saat ini. Film itu dianggap lebih menonjolkan sisiprovokatif dibanding menghadirkan solusi dan semangat membangun. Narasi yang dibangun justru berpotensi memperkuat stigma bahwa Papua selalu identik denganketegangan dan penolakan terhadap pembangunan nasional.Padahal kenyataannya, banyak masyarakat Papua saat ini justru berharappembangunan terus berjalan. Mereka ingin anak-anak Papua memperoleh pendidikanyang lebih baik, akses kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang luas di tanahnya sendiri. Harapan masyarakat sederhana, yakni hidup damai, sejahtera, dan dihargai sebagai bagian penting dari Indonesia.Pemerintah melalui berbagai program strategis nasional sedang berupaya mempercepatpemerataan pembangunan di Papua. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga program ketahanan pangan terus didorong untuk membukaketerisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebuttidak mungkin sempurna dalam pelaksanaannya, namun arah besar yang ingin dicapaisangat jelas, yakni menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago juga telah menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan denganpendekatan kesejahteraan,...

Pancasila sebagai Benteng Menghadapi Radikalisme dan Polarisasi Digital

Oleh : Garvin Reviano )*Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat ekonomi atau...

MATA MILENIAL INDONESIA TV

Viral

Gaya Hidup