Mata Indonesia, Yogyakarta – Aktivis sosial Jogja, Baharuddin Kamba, memberikan tanggapan terkait keputusan Gus Miftah yang mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembina Sarana Keagamaan.
Keputusan tersebut muncul setelah pernyataan kontroversial Gus Miftah dalam ceramah di Magelang, yang dianggap merendahkan martabat pedagang es teh, menjadi viral di media sosial. Polemik ini memicu perbincangan luas, bahkan menambah sorotan pada rekam jejak Gus Miftah di ruang publik.
Kamba menyatakan apresiasinya terhadap langkah Gus Miftah untuk mundur dari posisi strategis di Koalisi Merah Putih Prabowo-Gibran. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya Presiden Prabowo Subianto untuk lebih selektif dalam memilih pejabat baru di masa depan.
“Keputusan mundur ini menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jiwa gentleman. Sebagai pejabat publik, penggunaan kata-kata kasar, terutama kepada masyarakat kecil seperti pedagang es teh, tidak pantas dilakukan. Apalagi, insiden tersebut terjadi di depan umum dan menjadi viral,” ujar Kamba, Jumat 6 Desember 2024.
Ia juga menyoroti insiden lain yang melibatkan Gus Miftah, termasuk pernyataan kontroversial terhadap pelawak senior Yati Pesek. Hal ini, menurut Kamba, seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk menjaga etika dalam bertutur kata.
Kamba berharap Presiden Prabowo lebih berhati-hati dalam memilih pejabat untuk kabinet mendatang.
“Pemeriksaan rekam jejak dan jejak digital wajib dilakukan dengan teliti agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pejabat publik yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf langsung kepada masyarakat tanpa menunggu instruksi dari pihak lain. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab dan kesadaran terhadap dampak kesalahan yang telah dibuat.
Kamba mengingatkan bahwa kasus viral ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya pejabat publik. Ia menekankan bahwa menghormati profesi apa pun, termasuk pedagang kecil seperti penjual es teh, adalah hal mendasar.
“Selama seseorang tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan, seperti korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, ia tetap layak dihormati,” kata Kamba.
Ia juga berharap Gus Miftah tidak menerima tawaran jabatan publik baru untuk mencegah potensi pengulangan kesalahan serupa.
“Tidak ada jaminan ia tidak akan mengulangi tindakan yang sama,” tutup Kamba.
Dengan mundurnya Gus Miftah, Kamba berharap kejadian ini menjadi momen refleksi bagi pejabat publik agar lebih bijak dan profesional dalam menjalankan tugas mereka di masyarakat.
