Anto Binsasi
News
Mimbar Bebas Himapol Undana Kritik Kenaikan Tunjangan DPR
Minews.id, Kota Kupang - Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menggelar kegiatan mimbar bebas pada Senin, 15 September 2025. Kegiatan ini berfokus menyikapi kenaikan tunjangan DPR RI dan DPRD NTT di tengah kondisi ekonomi Indonesia...
News
PMKRI Kupang Kecam Keras Insiden Ojol Tewas Ditabrak Mobil Brimob
Minews.id, Kupang - Kejadian tewasnya satu orang pengemudi ojek online (ojol) saat aksi unjuk rasa di depan DPR RI pada Kamis, 28 Agustus 2025 malam menuai kritikan dari berbagai elemen. Ketua PMKRI Kupang Apolonaris Mhau menyampaikan bahwa tragedi ini...
News
Pertemuan BEM-BLM dengan Rektorat Undana Tuai Kritik dari BEM FST
Minews.id, Kota Kupang - Pertemuan yang dilakukan antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) - Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Perguruan Tinggi (PT) Undana dinilai tidak transparan. Hal ini disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknik (FST) Undana Efrem Lucyano Syrilus...
News
Harga Beras SPHP Stabil, Komoditas Lain Alami Fluktuasi di Pasar Inpres Naikoten
Minews.id, Kota Kupang - Sejumlah harga komoditas bahan pokok di Pasar Inpres Naikoten, Kota Kupang terpantau tidak stabil. Berdasarkan pantauan di lapangan dan wawancara dengan para pedagang, pada Jumat, 15 Agustus 2025, komoditas beras, bawang, dan cabai menunjukkan fluktuasi...
News
KSPI NTT Kritik Wacana Penghapusan Outsourcing dan PHK Massal bagi Kalangan Buruh
Minews.id, Kota Kupang - Wacana penghapusan outsourcing dan PHK massal telah menjadi perhatian serius bagi kalangan buruh khususnya di wilayah NTT. Ketua DPW KSPI NTT Sarlina M. Asbanu juga memiliki respon yang senada."Rencana penghapusan outsourcing dan adanya ancaman PHK...
News
Pengamat Sebut Amnesti dan Abolisi Prabowo Bukan Sekadar Koreksi Hukum
Minews.id, Kota Kupang - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan pejabat Tom Lembong dinilai oleh pengamat sebagai langkah strategis yang melampaui sekadar koreksi terhadap sistem hukum.Menurut Yonatan Hans Luter...
News
Pakar Hukum Ungkap Landasan Konstitusi di Balik Putusan Amnesti dan Abolisi Prabowo
Minews.id, Kota Kupang - Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang baru-baru ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Namun, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan, tindakan presiden...
News
Kritik Kenaikan Dana Parpol, Sarah Lery Mboeik Tekankan Kesejahteraan Rakyat
Minews.id, Kota Kupang - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 8 Juli 2025 untuk menaikkan bantuan keuangan partai politik hingga tiga kali lipat, dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Hal ini berpotensi memicu kekhawatiran publik mengenai dampaknya...
News
Respon Wacana Kenaikan Dana, Pengamat Minta Lakukan Reformasi Internal Parpol
Minews.id, Kota Kupang - Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yonatan Hans Luter Lopo, menegaskan bahwa diskusi mengenai kenaikan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari APBN seharusnya tidak hanya berpusat pada jumlah atau nominal uang. Menurutnya, isu...
News
Akademisi Hukum Unkris Minta Segera Sahkan RKUHAP
Minews.id, Kota Kupang - Wacana Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) masih menjadi bahan perdebatan saat ini. Meski demikian, akademisi Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang Yanto Melkianus P. Ekon, SH, M.Hum mendorong agar regulasi tersebut disahkan."Saran...
About Me
5607 KIRIMAN
5 KOMENTAR
Latest News
Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat
*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....


