KSPI NTT Kritik Wacana Penghapusan Outsourcing dan PHK Massal bagi Kalangan Buruh

Baca Juga

Minews.id, Kota Kupang – Wacana penghapusan outsourcing dan PHK massal telah menjadi perhatian serius bagi kalangan buruh khususnya di wilayah NTT. Ketua DPW KSPI NTT Sarlina M. Asbanu juga memiliki respon yang senada.

“Rencana penghapusan outsourcing dan adanya ancaman PHK massal sebagai isu yang sangat serius. Outsourcing memang sering menimbulkan persoalan ketidakpastian kerja dan rendahnya perlindungan bagi buruh, namun penghapusannya harus diiringi solusi yang jelas agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan. Di NTT, mayoritas buruh bekerja di sektor-sektor yang rawan fluktuasi usaha. Jika PHK massal terjadi tanpa jaring pengaman sosial dan program penyerapan tenaga kerja yang memadai, dampaknya akan sangat berat bagi kehidupan buruh dan keluarganya,” ujarnya kepada Minews.id, Senin 11 Agustus 2025.

Ketua KSPI NTT pun menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, bila wacana ini benar-benar diberlakukan oleh pemerintah. Salah satu upaya yang akan ditempuh yaitu melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi buruh yang terdampak, memastikan hak-hak mereka dipenuhi sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, KSPI NTT akan membangun dialog dengan pemerintah daerah dan pengusaha untuk mencari alternatif lain sebelum PHK, seperti pengurangan jam kerja sementara atau relokasi tenaga kerja ke sektor lain.

“(Kami juga akan menggelar) Kampanye solidaritas dan mobilisasi bersama serikat pekerja di daerah lain agar isu ini menjadi perhatian nasional (dan memberikan) pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja bekerja sama dengan BLK dan pihak swasta agar buruh yang terdampak bisa mendapatkan peluang kerja baru,” katanya.

KSPI NTT kemudian memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib buruh yaitu pemerintah perlu menyusun peta jalan transisi tenaga kerja jika outsourcing dihapus, sehingga buruh langsung dapat dialihkan menjadi pekerja tetap atau difasilitasi ke pekerjaan baru dan menetapkan program perlindungan sosial yang kuat, seperti jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan sementara untuk keluarga buruh.

“(Pemerintah juga perlu) Memperkuat pengawasan hubungan industrial agar pengusaha tidak menggunakan alasan efisiensi untuk melakukan PHK massal tanpa prosedur yang benar (dan) mendorong investasi padat karya di NTT agar tersedia lapangan kerja baru yang layak,” ujarnya.

Terkait wacana tersebut, KSPI NTT telah mendapatkan pemberitahuan dari pusat terkait rencana pelaksanaan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 mendatang. Adapun pemberitahuan aksi tersebut disampaikan secara serentak ke 38 wilayah di Indonesia termasuk NTT.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini