Pemerintah Tingkatkan Sinergitas Pastikan Kesuksesan Pelaksanaan MBG di Papua

Baca Juga

Mata Indonesia, Papua — Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sukses di Papua. Langkah ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok prioritas, sekaligus mendukung upaya menurunkan angka stunting di wilayah timur Indonesia.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng, menegaskan pihaknya tengah melakukan sinkronisasi penerapan program MBG dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis tersebut.

“Terkait MBG, memang kita diperintahkan dari Kemendagri untuk mencari lokasi dapurnya. Jangan sampai kami tidak menyiapkan anggarannya, karena memang kita harus merencanakan, jangan sampai BGN sudah membiayai, kita juga membiayai,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memerlukan panduan yang jelas mengenai bentuk hubungan dan koordinasi yang perlu dibangun antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BGN.

“Untuk itu perlu arahan kepada kita, agar supaya hubungan apa yang perlu dibangun dalam program MBG ini oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” tegasnya.

Di tingkat kabupaten, langkah percepatan juga terus dilakukan. Pelayanan Gizi Kabupaten Fakfak, Sitanna Rida Pamila, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait tengah memprioritaskan pembangunan dapur sehat tambahan di sejumlah titik. Hal ini diharapkan dapat memperluas cakupan distribusi MBG hingga menjangkau seluruh sasaran.

“Kami berharap pembangunan dapur sehat segera dilakukan di beberapa titik wilayah Fakfak. Dengan begitu, cakupan distribusi MBG bisa diperluas, dan semua siswa dapat merasakan manfaatnya,” ujar Sitanna.

Ia optimistis, dengan pemerataan pelaksanaan MBG, Fakfak dapat menjadi daerah bebas stunting di masa mendatang.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menilai MBG memiliki peran vital dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Menurutnya, sasaran program yang mencakup anak-anak usia dini, siswa SD hingga SMA/SMK, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan bangsa.

“Harapannya nanti di 2045 mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat badannya, lahir-batinnya, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bebas dari stunting, yang memiliki intelektual,” ucapnya.

Cellica menekankan pentingnya keterpaduan antara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dan MBG yang dikelola BGN.

“Harapannya ini linear, ini secara kesehatannya Cek Kesehatan Gratis di bawah Kementerian Kesehatan, tapi secara pemenuhan gizi seimbang ya itu adalah di bawah Badan Gizi Nasional (melalui Makan Bergizi Gratis),” paparnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG dan CKG bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah, pihak swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan sinergitas pelaksanaan MBG di Papua ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Dengan komitmen bersama, Papua diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga contoh keberhasilan implementasi program gizi nasional di daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini