MBG Didorong sebagai Instrumen Fiskal untuk Perkuat Ekonomi Nasional

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong sebagai instrumen fiskal strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, program ini juga diposisikan sebagai penggerak utama pertumbuhan melalui optimalisasi belanja negara, khususnya dalam mendorong konsumsi domestik di tengah tekanan ekonomi global.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa MBG memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Program ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui belanja pemerintah,” ujarnya.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, kontribusi bersih program MBG diperkirakan mencapai lebih dari 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak tersebut tidak hanya berasal dari distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari aktivitas ekonomi yang tercipta di sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi.

Ia menambahkan, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Program MBG diperkirakan mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja, yang tentu akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

Berdasarkan perhitungan Input-Output Table dari Badan Pusat Statistik, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen umumnya berkorelasi dengan penciptaan sekitar 450 ribu lapangan kerja.

“Kalau satu juta tenaga kerja terserap, secara teori dampaknya bisa lebih dari 2 persen terhadap PDB. Namun tentu ada penyesuaian karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor lain,” ungkapnya.

Meski demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa MBG tetap memberikan dampak signifikan sebagai instrumen fiskal.

“Walaupun tidak seluruhnya tambahan baru, efek bersihnya tetap kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Pendekatan MBG mencerminkan strategi government spending-led growth (pertumbuhan berbasis belanja pemerintah), di mana belanja negara menjadi motor penggerak utama ekonomi. Strategi ini dinilai relevan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan, terutama saat sektor ekspor dan investasi menghadapi tekanan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi MBG yang optimal akan menghasilkan efek berantai yang luas. Belanja pemerintah melalui MBG akan mendorong produksi, memperkuat distribusi, dan pada akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menilai bahwa MBG juga berperan dalam memperkuat ekonomi dari tingkat desa.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa MBG mendorong lahirnya desa tematik berbasis potensi lokal, seperti desa ayam petelur, desa jagung, hingga desa perikanan seperti lele dan nila, sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.

Menurutnya, keberlanjutan program MBG sangat penting karena masyarakat desa merasakan langsung manfaatnya. Disisi lain, MBG terus diperkuat dan dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam memperkuat ekonomi nasional.

Dengan berbagai capaian dan potensi yang dimiliki, program MBG diharapkan terus menjadi pengungkit utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penyerahan Dana 11.4 T Bukti Ketegasan Hukum dan Integritas Pemerintah Selamatkan Aset Negara

Oleh: Ahmad SubarkahPemandangan tumpukan uang tunai senilai Rp11,4 triliun di Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, bukan sekadar seremonial birokrasi biasa yang kerap menghiasi layarkaca. Bagi publik yang jeli melihat arah kebijakan nasional, peristiwa tersebut adalah proklamasiatas babak baru penegakan hukum di Indonesia, yakni sebuah fase di mana hukum tidak hanyaberfungsi memenjarakan badan, tetapi juga secara agresif memulihkan urat nadi perekonomiannegara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan sekitar satu setengahtahun, langkah strategis melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menjelmamenjadi instrumen penyelamat fiskal yang sangat konkret dan terukur. Fenomena ini menandaipergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif semata menjadi restitusifinansial yang masif demi kepentingan rakyat banyak.Langkah pemerintah dalam menarik denda administratif dan menyita aset hasil kejahatan sektorkehutanan merupakan jawaban cerdas sekaligus berani atas tantangan defisit anggaran yang sedang membayangi. Sebagaimana diketahui, data kuartal pertama tahun 2026 menunjukkanbahwa APBN per 31...
- Advertisement -

Baca berita yang ini