Jejak George Soros di Indonesia, Penyebab Krismon 98 dan Skandal Bank Century

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mayoritas anak muda zaman sekarang pasti tidak terlalu mengenal sosok George Soros. Namun, kalau bicara soal krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia di tahun 1998, nama Soros tak bisa diabaikan begitu saja.

Meski tak terlibat secara langsung, namun kiprahnya di penghujung tahun 90-an ini sukses meluluhlantakan nilai tukar sejumlah mata uang Asia, tak terkecuali rupiah.

Selain sukses mengacak-acak perekonomian kala itu, Soros juga menyimpan rekam jejak filantropi di Indonesia. Berikut kumpulan jejak Soros yang dihimpun Mata Indonesia News dari beragam sumber.

1. Penyebab Krismon 98

Perannya sebagai spekulan kelas wahid tak usah diragukan lagi. Usai menghancurkan kurs poundsterling di tahun 1992, Soros lantas mengulang hal serupa bagi mata uang Bath Thailand yang lantas menjadi efek domino bagi mata uang garuda dan beberapa negara Asia di tahun 1997.

Pada Agustus di tahun yang sama, kebijakan nilai tukar mengambang terkendali menjadi mengambang bebas membuat ekonomi Indonesia ikut terjun bebas. Penurunan cukup drastis dari rata-rata 6 persen menjadi minus 13 persen karena fundamental yang lemah.

Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengatakan bahwa langkah Soros dalam berspekulasi merupakan penyebab krisis moneter 1998. Pun dalam kurun Juni 1997 hingga 1998, pelemahan rupiah terhadap dolar AS tercatat 614,8 persen.

2. Terafiliasi dengan Tifa Foundation

Selain piawai dalam memutar uang, Soros juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia diketahui sebagai sosok yang menyumbangkan banyak uang kepada sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

Alih-alih dengan misinya untuk mendorong demokrasi di berbagai belahan dunia, Soros pun membentuk Open Society Foundations & Soros Foundation Network.

Di Indonesia, ia bebas bergerak lewat Tifa Foundation yang memiliki afiliasi dengan Open Society Foundations. Tepatnya pada 8 Desember 2000, lembaga ini pun resmi berdiri.

Soros pun diduga menjadi salah satu pendonor Yayasan Tifa. Dalam situs resmi Tifa, lembaga ini didirikan oleh 13 orang Indonesia, diantaranya ada nama Goenawan Muhammad, Todung Mulya Lubis hingga Bambang Widjodjanto.

Yayasan ini memiliki visi dan misi untuk membantu pengembangan masyarakat yang terbuka di negeri ini. Fokus kegiatan lebih tertuju pada pembangunan kapasitas, pemerintah daerah, hak asasi manusia, media dan reformasi bidang hukum.

Nama organisasi ini diambil dari nama Tifa, sebuah alat musik pukul serupa gendang yang digunakan masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk memanggil warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan dan/atau acara-acara adat lainnya. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

3. Disinyalir Terlibat Skandal Bank Century

Manuver Soros dalam Bank Century bermula dari kepemilikkan sahamnya sebesar 19 persen di Bank CIC, cikal bakal merger Bank Century. Dengan lihainya, Soros lalu merampok kas Indonesia di pasar modal Indonesia.

Aksi itu dilakukannya lewat Bank Pikko dan Bank Danpac yang disatukan menjadi Bank CIC. Caranya, Bank CIC melakukan transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai 25 juta dolar AS yang melibatkan Chinkara Capital Ltd yang berkantor di Singapura.

Pada 2003, Bank CIC memiliki surat berharga dalam valuta asing sekitar Rp 2 triliun dan US Treasury Strips senilai 185,36 juta dolar AS.

Selanjutnya, Bank Indonesia pada 28 Desember 2004 menyetujui proses merger Bank Pikko dan Bank Danpac ke dalam Bank Century. Anehnya Robert Tantular yang adalah pemilik Chinkara menjadi pemegang saham Bank Century bersama Alwarraq Hesyam Talaat dan Rafat Ali Rizvi tanpa fit and proper test sebagai bankir.

Pasca merger tersebut, Soros dikabarkan lebih banyak berperan di belakang layar, karena Bank Century dianggap sudah mampu dikendalikan Robert Tantular.

Selanjutnya karena bermasalah, pada tanggal 21 November 2008, bank tersebut diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Kasusnya pun tak pernah selesai. Malahan pada tanggal 20 November 2014, PT Bank Mutiara Tbk diakuisisi oleh J Trust Co. Ltd. Lalu pada tanggal 29 Mei 2015 berubah nama lagi menjadi PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini