Bapperida Kulon Progo Siapkan Strategi 3 Pilar Demi Pangkas Kantong Kemiskinan, Target Penurunan 13 Persen Tercapai di 2026

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo berhasil menekan angka kemiskinan tahun 2025 hingga 14,53 persen.

Walau mengalami penurunan cukup tajam, Kulon Progo masih menjadi daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY.

Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Cicilia Susy Setyo Cahyani, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penurunan kembali pada 2026 di rentang 13,69 persen sampai 14,69 persen.

“Ada tiga strategi besar yang disiapkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo pada 2026,” kata Cicilia Rabu 4 Februari 2026.

Tiga langkah utama tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo 2026, yaitu:

Menurunkan beban pengeluaran masyarakat

Strategi ini dilakukan melalui program perlindungan sosial, bantuan sosial, serta jaminan sosial untuk kelompok rentan.

Meningkatkan pendapatan warga

Pemkab mendorong peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas, dan inklusi keuangan.

Upaya ini juga diperkuat dengan pengembangan potensi daerah, pelatihan kerja, akses lapangan pekerjaan, akses modal dan asuransi, hingga akses informasi pasar.

Mengurangi kantong-kantong kemiskinan

Pengurangan wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi dilakukan dengan memperluas akses masyarakat terhadap sanitasi layak, rumah layak huni, penerangan, air minum, serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

Cicilia menegaskan, implementasi strategi tersebut melibatkan OPD terkait dengan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih efektif. Setiap OPD akan bertindak sebagai penanggung jawab sesuai bidangnya.

Angka kemiskinan Kulon Progo menunjukkan tren turun dari tahun ke tahun. Pada 2024 tercatat sebesar 15,62 persen, lalu turun menjadi 14,53 persen pada 2025.

Capaian ini sesuai target pemerintah yang sebelumnya dipatok pada kisaran 14,12–15,12 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Kulon Progo, Sudiyana, menyebut penurunan kemiskinan Kulon Progo pada 2025 menjadi yang tertinggi di DIY, dengan penurunan mencapai 1,09 persen.

Selain persentase, jumlah penduduk miskin juga berkurang. Pada 2025, jumlah warga miskin Kulon Progo tercatat 67,25 ribu jiwa, turun dari 71,48 ribu jiwa pada 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini