Abrar

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.

Tiga Sapi Suspek PMK di Sentolo, Pemkab Kulon Progo Lakukan Penyuntikan Antibiotik dan Disinfeksi

Mata Indonesia, Kulon Progo - Dugaan Peyakit Mulut dan Kaki (PMK) terjadi di Kalurahan Demangrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak tiga sapi diketahui suspek yang mengarah ke penyakit mematikan itu.

Media Sosial sebagai Alat Propaganda: Tantangan Etika dalam Pengelolaan oleh Pemerintah

Mata Indonesia, Jakarta - Di era digital, media sosial telah menjadi saluran utama komunikasi massa yang memfasilitasi pertukaran informasi dengan cepat. Dalam kerangka teori komunikasi, media sosial dapat dilihat sebagai platform interaksi yang bersifat dialogis (two-way communication) dan memungkinkan model komunikasi transaksional, di mana audiens tidak hanya menjadi penerima pesan tetapi juga pengirim (prosumer). Namun, sifat interaktif ini menghadirkan tantangan, terutama ketika pemerintah menggunakan media sosial sebagai alat propaganda.

Terciduk Nuthuk Harga ke Wisatawan, Pemkab Kulon Progo Tak Segan Ambil Tindakan Tegas ke Pelaku Usaha

Mata Indonesia, Kulon Progo - Pada libur Tahun Baru 2025, sejumlah pelaku usaha termasuk warga yang membuka jasa parkir di kawasan wisata di Kulon Progo diingatkan tak sembarangan mematok harga. Fenomena 'nuthuk' yang kerap menjadi persoalan di momen libur panjang ini seakan tak kunjung tuntas antara pengusaha dan wisatawan.

Begini Tanggapan AM FUI DIY Terkait Pembubaran Jamaah Islamiyah Di Solo

Mata Indonesia, Yogyakarta - Ketua Aliansi Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM FUI) DIY), Totok Abu Syaddad turut memberikan tanggapan terkait pembubaran diri Jamaah Islamiyah (JI) yang dilakukan pada 21 Desember 2024 di Solo.

Jogja Didatangi Jutaan Wisatawan, PHRI Kulon Progo Pasang Target Okupansi Hotel Capai 80 Persen

Mata Indonesia, Kulon Progo - Momen libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru mulai terasa di wilayah Jogja dan sekitarnya. Bahkan kepadatan di Kota Jogja hingga Kabupaten Sleman dan Bantul sudah terlihat.

Awal 2025 Puluhan Sapi Mati di Gunungkidul Akibat PMK

Mata Indonesia, Gunungkidul - Jumlah kasus kematian sapi yang diduga terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Gunungkidul terus bertambah. Hingga Senin, 30 Desember 2024 kemarin, dilaporkan puluhan sapi mati, dengan 15 ekor berasal dari Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan.

Terciduk Nuthuk Harga ke Wisatawan, Pemkab Kulon Progo Tak Segan Ambil Tindakan Tegas ke Pelaku Usaha

Mata Indonesia, Kulon Progo - Menjelang libur Tahun Baru 2025, sejumlah pelaku usaha termasuk warga yang membuka jasa parkir di kawasan wisata di Kulon Progo diingatkan tak sembarangan mematok harga. Fenomena 'nuthuk' yang kerap menjadi persoalan di momen libur panjang ini seakan tak kunjung tuntas antara pengusaha dan wisatawan.

Sampah di Kota Jogja masih Diperhatikan Pemda, TPA Piyungan Dibuka Sementara hingga Tahun Baru 2025

Mata Indonesia, Yogyakarta - Pasca penerapan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota, TPA Piyungan sempat ditutup selama enam bulan. Namun, selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memutuskan untuk membuka kembali TPA Piyungan guna menampung sampah dari Kota Jogja.

Dekan Adab UINSA dicopot, SEMA PTKIN angkat bicara

Mata Indonesia, Surabaya – Senat Mahasiswa (SEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia turut merespon terkait dengan pencopotan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang dinilai sepihak dan tanpa proses yang jelas. Pencopotan yang dilakukan oleh Rektor UIN Surabaya, Prof Akhmad Muzakki, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan civitas akademika UIN Surabaya.

About Me

1198 KIRIMAN
0 KOMENTAR
- Advertisement -spot_img

Latest News

Ubah Menu MBG saat Ramadan, Disdikpora Kulon Progo Pastikan Gizi Tetap Ada

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan Ramadan di Kulon Progo. Untuk memastikan kualitas tetap terjaga,...
- Advertisement -spot_img