Usut Tuntas Keracunan Massal Pelajar Kulon Progo, Dinkes dan Disdikpora Tingkatkan Pengawasan MBG

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Ratusan pelajar di Kapanewon Wates, Kulon Progo, mengalami gejala keracunan makanan pada Kamis 31 Juli 2025.

Dugaan sementara, kasus ini dipicu oleh konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disantap sehari sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Wahyudi, menjelaskan laporan pertama diterima sekitar pukul 07.30 WIB.

Gejala keracunan dilaporkan berasal dari beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 2 Wates, SMP Muhammadiyah 2 Bendungan, SDN Triharjo, dan SDN Sogan.

Menurut data, hampir 380 pelajar SMPN 2 Wates terdampak, ditambah puluhan siswa dari sekolah lain di wilayah Wates.

Para pelajar mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga diare.

Meski demikian, seluruh siswa yang bergejala diperbolehkan pulang karena tidak ada yang membutuhkan perawatan inap.

Dinkes Kulon Progo Lakukan Penanganan Cepat

Menanggapi kasus ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo segera turun tangan dengan menerjunkan tim medis dan melakukan investigasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kulon Progo, Arif Mustofa, menegaskan pihaknya telah mengambil sampel makanan, muntahan, dan tinja untuk diteliti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK) DIY.

“Gejala berupa mual, diare, dan muntah yang dialami para pelajar menjadi indikasi awal keracunan makanan. Namun, penyebab pastinya masih menunggu hasil laboratorium setidaknya dua pekan ke depan,” jelas Arif dikutip Senin, 4 Agustus 2025.

Selain itu, Dinkes juga melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah yang terdampak serta menyiagakan sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) dan rumah sakit untuk mengantisipasi kebutuhan perawatan darurat.

Peran Disdikpora dan SPPG Dapur Sehati

Disdikpora Kulon Progo berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehati, penyedia paket MBG yang berlokasi di Kulwaru, Wates.

SPPG mengakui distribusi makanan pada Rabu 30 Juli 2025 mencakup lebih dari 2.700 paket MBG untuk puluhan sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga satu SMA swasta.

Penanggung jawab SPPG Dapur Sehati, Rizki Fadilah, menyebut seluruh proses pengolahan makanan dilakukan sesuai prosedur.

Mulai dari pengawasan bahan baku, manajemen waktu distribusi, hingga kewajiban pegawai menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Kami tetap menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinkes untuk mengetahui penyebab pastinya. Namun, seluruh proses produksi MBG sudah sesuai SOP,” ujar Rizki.

Kasus Keracunan MBG Bukan Pertama Kali

Kasus dugaan keracunan makanan MBG di Kulon Progo ini bukanlah yang pertama. Pada April atau Mei 2025, peristiwa serupa juga pernah dilaporkan.

Karena itu, Disdikpora dan Dinkes Kulon Progo menegaskan akan meningkatkan pengawasan terhadap program MBG agar insiden serupa tidak kembali terulang.

Upaya Penanggulangan Dinkes dan Disdikpora Kulon Progo

Hingga kini, Dinkes Kulon Progo masih melakukan investigasi lapangan sekaligus pengumpulan data tambahan.

Disdikpora pun turut melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi MBG tetap berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat.

Dengan adanya kasus berulang ini, kolaborasi Disdikpora dan Dinkes Kulon Progo menjadi kunci utama untuk melindungi kesehatan pelajar serta memastikan program MBG benar-benar aman dan layak konsumsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini