Misi Mulia dari Kebun Sawit: Anak Muda APMI Hadirkan Solusi Gizi di Sawit GenZi 2025

Baca Juga

Mata Indonesia – Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) resmi menggelar Sawit GenZi 2025 di Ballroom Unhas Hotel & Convention dengan mengusung tema

“Dari Sawit untuk Gizi Generasi Bangsa”. Program ini menjadi langkah nyata generasi muda sawit dalam memberikan solusi terhadap masalah gizi serta upaya percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Acara pembukaan dilakukan oleh Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting agar potensi kelapa sawit tidak hanya mendorong perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi pada pemenuhan gizi anak bangsa.

“Sawit GenZi 2025 adalah contoh bagaimana generasi muda mengambil peran strategis dalam isu gizi dan pangan nasional. Saya berharap APMI menjadi pelopor kampanye positif sawit untuk mendukung kesehatan masyarakat,” ujar Prayudi dari keterangannya, Kamis 28 Agustus 2025.

Ketua Umum APMI, Muhammad Nur Fadillah, menambahkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas penyumbang devisa negara, tetapi juga memiliki potensi besar dalam pemenuhan gizi.

“Sawit GenZi adalah wadah kolaborasi anak muda untuk membuktikan bahwa kelapa sawit bisa menjadi solusi nyata bagi kesehatan generasi sekaligus keberlanjutan bangsa,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan Sawit GenZi 2025 mencakup talkshow interaktif yang menghadirkan narasumber, di antaranya Anwar Sadat, S.r, Senior Analis Kerja Sama dan Kemasyarakatan BPDPKS,

Lalu, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, MKes, MM, MH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,

Selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, MSc, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain talkshow, kegiatan ini juga menghadirkan sesi GenZi Ideation, GenZi Commitment, serta GenZi Creative Recap sebagai ruang diskusi, komitmen, dan gagasan kreatif generasi muda dalam bidang gizi berbasis sawit.

Dengan dukungan BPDPKS, APMI mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan mahasiswa untuk melahirkan inovasi gizi berbasis sawit yang aplikatif dan berkelanjutan.

“Masalah stunting tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja. Diperlukan kerja sama lintas generasi dan lintas bidang, termasuk pemanfaatan kelapa sawit yang terbukti mendukung kebutuhan gizi,” jelas Ketua Umum APMI.

Melalui Sawit GenZi 2025, APMI berharap gerakan ini dapat memperkuat citra positif sawit sekaligus menjadikannya pilar penting dalam peningkatan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Satgas Mitigasi PHK dan Deteksi Dini Kondisi Perusahaan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubunganindustrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantaipasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan seringkali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagicukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Yang jauh lebih pentingadalah membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca kondisi perusahaansejak awal sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dariupaya menggeser pendekatan pemerintah dari yang semula bersifat reaktif menjadilebih preventif.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjalankan fungsi peringatan dini (early warning) terhadap sektor-sektor industri yang berpotensi melakukan PHK. Menurutnya, satgas tidak hanyamemantau perkembangan kondisi perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan intervensi pemerintah agar persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK sebagaiproses yang sebenarnya dapat dicegah apabila berbagai indikator risiko dapatdikenali lebih awal. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak serta-merta melakukanPHK, melainkan melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari munculnya tekananbisnis, penurunan produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, hinggamemburuknya kondisi keuangan perusahaan.Karena itu, sistem pemantauan menjadi sangat penting. Pemerintah memerlukandata yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha sehingga setiap potensipersoalan dapat dipetakan berdasarkan tingkat risikonya, sekaligus menentukanbentuk intervensi yang paling tepat sesuai karakteristik masing-masing perusahaan.Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan memilikikarakter yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi bipartit antaraperusahaan dan pekerja, ada yang membutuhkan mediasi pemerintah, sementarasebagian lainnya memerlukan koordinasi lintas kementerian karena dipengaruhifaktor-faktor di luar hubungan industrial, seperti kebijakan energi maupun dinamikaekonomi global.Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerjakini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi PHK. Pemerintahmulai membangun mekanisme yang mampu menghubungkan informasi dariberbagai sektor sehingga potensi gangguan terhadap dunia usaha dapat segeraditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.Keberadaan Satgas Mitigasi PHK juga memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini sering berjalan secara terpisah. Dalam situasi ekonomi yang berubahcepat, pemerintah membutuhkan forum yang mampu mempertemukan kementerian, DPR, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga serikat pekerja agar pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam memetakanpersoalan industri. Ia menjelaskan bahwa satgas akan melakukan monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta melakukan mitigasi terhadap setiap kasus sesuai akarpersoalannya, termasuk apabila terdapat konflik internal perusahaan ataupunpersoalan pasokan bahan baku.Model kerja seperti ini menjadi penting karena penyebab PHK semakin kompleks. Persoalan tidak selalu berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dapatdipicu oleh gangguan pasokan energi, perubahan kebijakan perdaganganinternasional, konflik manajemen, hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi biaya produksi perusahaan.Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memilikipeluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagiberhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktorekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan.Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasiantara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapatsegera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untukterus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangankondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkahmitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas.Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahanparadigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanyaberupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjagakeberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja.Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatankoordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiapsinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secarakonsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisisketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini