Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Akselerasi pembangunan ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung prestasi.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) saat ini mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 yang dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Menurutnya, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menteri PU.

Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp1,165 triliun termasuk PPN dan dilaksanakan oleh Waskita–CAG KSO. Kawasan pendidikan ini dirancang terpadu—bukan hanya ruang belajar, tetapi juga hunian dan fasilitas pendukung yang lengkap.

Sarana yang dibangun mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra-putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, lapangan olahraga dan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga sistem pengolahan air limbah (IPAL).

Kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 28 November 2025 dan ditargetkan rampung akhir Juni 2026, sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026–2027.

Dukungan lintas kementerian juga terlihat dari kunjungan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) rintisan 78 Sragen, Jawa Tengah, Rabu (11/2/2026), sekaligus mengecek progres pembangunan permanen. Di hadapan siswa, Agus Jabo menegaskan keberpihakan program ini.

“Pak Presiden membuat Sekolah Rakyat memang untuk kalian, supaya kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Semangat ya. Jangan rendah diri,” ujarnya memberi motivasi.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berlangsung di 104 lokasi pada 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar.

Melalui percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen, pemerintah memperkuat pondasi pembangunan SDM yang berkelanjutan agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, punya kesempatan yang sama untuk maju.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini