 Kulon Progo menyebut kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran yang diberlakukan pada awal tahun 2025.){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo pada triwulan II tahun 2025 tercatat belum sepenuhnya memenuhi target.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyebut kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran yang diberlakukan pada awal tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Muh Aris Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi fisik pembangunan di triwulan II mencapai 53,95 persen, sedikit di bawah target 54,23 persen atau mengalami deviasi 0,28 persen.
“Sementara itu, realisasi keuangan baru mencapai 42,77 persen dari target 58,49 persen, sehingga terdapat selisih sekitar 15,72 persen,” ujar Aris dikutip Senin, 4 Agustus 2o25
Menurut Aris, deviasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterlambatan pekerjaan fisik akibat proses perubahan APBD, penjadwalan ulang kegiatan, koordinasi dengan pihak terkait, serta menunggu pencairan dana transfer.
Kondisi ini membuat sejumlah program yang telah direncanakan harus tertunda.
Meski begitu, capaian Kulon Progo di triwulan II tetap tergolong baik.
Berdasarkan persentase realisasi belanja APBD, Kulonprogo berhasil menempati peringkat keempat secara nasional dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian Bapperida Kulon Progo, Khamdan Syakiri, menambahkan bahwa posisi ini berada tepat di bawah Kabupaten Ciamis, Purbalingga, dan Tangerang yang menduduki peringkat satu hingga tiga.
“Peringkat tersebut dihitung berdasarkan kinerja keuangan dari penyerapan anggaran hingga 4 Juli 2025,” kata dia.
Pembangunan yang terpaksa tertunda di Kulon Progo salah satunya penataan Alun-alun Wates.
Penundaan ini dikatakan Aris akan kembali diajukan untuk mendapat anggaran tambahan di tahun 2026 mendatang.