Akal-Akalan Belanda Tak Serahkan Papua ke Indonesia di KMB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada 27 Desember 1949 Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah kalah pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang berakhir 2 November 1949.

Namun, saat itu belum semua wilayah yang pernah dikuasai Belanda diserahkan kepada Sukarno dan Mohammad Hatta pewakilan RIS yang kemudian mengubahnya kembali menjadi Republik Indonesia (RI) seperti hasil Proklamasi Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 1945.

Alasan kuat Belanda tidak mudah menyerahkan Papua yang dahulu bernama Irian Barat adalah begitu banyak sumber daya alam yang tertanam di perut bumi Cendrawasih.

Hasil tambangnya bisa dimanfaatkan Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Asia Pasifik.

Selain itu, meskipun Papua juga merupakan bekas jajahannya, Belanda beralasan beranggapan etnis dan ras penduduk di Irian Barat berbeda dengan penduduk di Indonesia pada umumnya.

Belanda berharap membangun negara tersendiri di pulau tersebut. Dilansir tirto.id serta mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Indonesia telah mengupayakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun karena tidak diindahkan oleh Belanda, permasalahan selalu diangkat dalam forum PBB tahun 1954, 1955, 1957 dan 1960.

Terlepas dari alasan Belanda tidak mudah menyerahkan wilayah Irian Barat dan dengan penundaannya masalah tersebut.

Ada hal politik yang dalam penundaan masalah ini yang perlu dipahami. Belanda mengharapkan negara Indonesia menjadi kacau dan memperoleh menguasai Indonesia melalui Papua.

Hal itu, dibuktikan dari Belanda yang tidak mau merundingkan kedaulatan Irian Barat atau Papua. Tetapi, Belanda sangat responsif jika merundingkan hal terkait perburuhan dan transportasi antara Irian Barat dan Indonesia. (Budiyani Rahmawati)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bersinergi Menjaga Netralitas Pemilu Demi Pilkada yang Berkualitas

Jakarta - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini