MATA INDONESIA, KUPANG – Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan sejumlah perkembangan yang terjadi di NTT. Hal ini disampaikan melalui pidato Wakil Gubernur NTT Josef Adrianus Nae Soi, MM yang mewakili Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dalam Pidatonya, Wakil Gubernur NTT mengatakan bahwa semoga NKRI semakin kokoh dan jaya dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya (bersama Bapak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat)
mengucapkan Selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa
Tenggara Timur. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh dan jaya dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya, Senin 15 Agustus 2022.
Tokoh senior Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa menghadapi tantangan tersebut semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong mewujudkan harapan.
“Dua tahun menghadapi gelombang pandemi Covid-19 dengan dampak yang luas pada berbagai bidang merupakan tantangan dan ujian sejarah untuk memperkokoh fondasi ke-Indonesiaan kita sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,” katanya.
Lebih lanjut Nae Soi menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 502 triliun untuk menjamin pasokan energi serta mengoptimalkan peran UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Untuk konteks NTT, ia mengungkapkan bahwa kasus malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam bidang kesehatan di NTT mulai menurun. Adapun selama tahun 2021, jumlah kasus penyakit malaria sebanyak 9.419. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 15.341 kasus.
“Sedangkan untuk kasus Demam
Berdarah Dengue (DBD), pada tahun 2021 terjadi 2.543 kasus dengan jumlah kematian mencapai 14 orang dan kasus ini
menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020,” ujarnya.
Selanjutnya mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Nae Soi memaparkan bahwa pemerintah melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Tahun 2021 sampai dengan Juli 2022 untuk SMK di seluruh NTT, Pemerintah Provinsi telah membangun 209 ruangan baru, 58
toilet, 31 ruang direhabilitasi. Untuk sarana belajar diadakan 5 Paket Media Pendidikan, 192 Paket Alat Praktek Utama Siswa, 8 Paket Alat TIK, 21 Paket Alat Kesenian Tradisional.
“Sementara untuk tingkat SMA, diadakan 549 ruangan baru, 279 toilet, dan 39 ruangan direhabilitasi serta dibangun 10 unit rumah dinas guru,” katanya.
Lalu dalam bidang pariwisata, pemerintah tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomis tapi juga memperhatikan konservasi destinasi wisata agar tetap berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh
generasi berikutnya.
“Dalam kaitannya dengan ini, Pemerintah
telah mengambil kebijakan dengan menetapkan Pulau Komodo dan Pulau Padar dalam Kawasan Taman Nasional Komodo
(TNK) sebagai kawasan wisata konservasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung terkait program Tanam jagung Panen Sapi (TJPS) yang diberlakukan sejak 2019.
“Dan sejak tahun 2021 Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini
dapat membangun gairah petani NTT untuk menanam jagung sekaligus menjadi provinsi jagung. Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga tetap
berkomitmen mengembangkan tanaman marungga atau kelor untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Nae Soi juga menjelaskan bahwa sejak 2020 hingga kini sudah terdapat 30 unit usaha produk asal ternak dan memiliki nomor Kontrol Veteriner (NKV).
“Produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang aman, sehat, utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH),” ujarnya.
Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, pemerintah mengadakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil produksi. Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang NTT miliki, telah
dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya.
Adapun hasil produksi perikanan
tangkap pada Tahun 2020 sebesar 172 ribu ton. Sementara tahun 2021 naik menjadi 183 ribu ton. Dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu cakalang, kakap, kembung, layang, rajungan, tenggiri, teri, tongkol, tuna dan udang.
“Untuk mengoptimalkan hasil tangkap
nelayan, pada tahun 2021, Pemerintah mengadakan sarana prasarana yaitu 125 unit kapal 1 GT, 65 unit kapal 3 GT dan 130 unit kapal ketinting,” katanya.
Kemudian Nae Soi juga menyatakan bahwa pemerintah turut mendorong bidang investasi, perdagangan dan industri, energi.
Menurutnya, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui kebijakan hilirisasi industri dalam upaya peningkatan nilai tambah. Perhatian pemerintah terutama diarahkan pada peningkatan kualitas produk UMKM sehingga dapat bersaing dengan produk
dari luar.
“Tahun 2021 jumlah industri kecil dan menengah adalah sebesar 135.734 unit, mengalami penurunan karena adanya
pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 140.161 unit,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memasarkan produk-produknya. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menerbitkan E-katalog lokal sehingga para pelaku UMKM dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saat ini ada 47 UMKM dengan jumlah produk 358 jenis yang tayang pada e-katalog,” katanya.
Selain itu dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, pemerintah terus memfasilitasi digitalisasi Koperasi. Sejak tahun 2020, pemerintah terus memfasilitasi digitalisasi koperasi. Tahun 2021, sebanyak 600 unit koperasi telah melakukan upaya transformasi digital dalam pelayanannya.
“Pemerintah juga terus mendorong koperasi untuk bergerak dalam sektor riil sehingga tidak hanya fokus pada simpan pinjam,” ujarnya.
Nae Soi juga menyampaikan bahwa Ujian Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak pelayanan publik, Pemerintah Provinsi membangun Assesmen Center yang berperan melakukan penilaian kompetensi ASN sejak tahun 2012.
“Mulai tahun 2021, Pemerintah mewajibkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah Provinsi NTT untuk melakukan uji kompentensi,” katanya.
Kontributor Kota Kupang: Emanuel Taena