Polisi Bakal Periksa Pemda Puncak Terkait Pendanaan Senjata untuk KST Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Puncak, Papua disebut-sebut menjadi salah satu sumber pendanaan untuk membeli senjata bagi Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Namanya muncul saat polisi menangkap terduga pemasok senjata bernama Ratius Murib alias Neson Murib pada Senin kemarin.

Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy pun menegaskan akan mengusut keterlibatan Pemda Puncak dalam kasus ini.

“Semua nama yang ada di dalam bukti catatan transaksi akan dipanggil penyidik,” katanya, Rabu 16 Juni 2021.

Sayangnya ia belum mau mengungkapkan daftar nama pihak Pemda Puncak tersebut. Termasuk, oknum tersebut berasal dari jabatan atau instansi mana.

Iqbal mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diamankan selama penangkapan.

Diketahui, buku catatan itu sendiri menuliskan bahwa Pemda Puncak memberikan Rp 600 juta kepada kelompok Lekagak Telenggen.

Dari informasi yang didapat, tercantum bahwa pemberian dana itu dilakukan pada 6 Februari 2021. Tertera bahwa bantuan diberikan oleh Pemda Puncak kepada Lakagak Telenggen.

KSTP juga diduga menerima bantuan-bantuan lain dari simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kemudian, terdapat juga buku catatan lain yang berisi penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di wilayah Kabupaten Puncak.

“Masih kami lakukan pendalaman. Tim masih akan terus menggali informasi sumber dana serta aktivitas pengiriman uang untuk membeli senjata dan amunisi dari terduga Neson Murib,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini