Oleh : Andhika Rachma
Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit dari dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi. Bencana alam tersebut telah menguji ketangguhan sosial dan fisik Aceh, namun respons yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan mampu memberikan harapan baru bagi warga yang terdampak.
Negara hadir nyata dalam penanganan pascabencana melalui distribusi logistik, rehabilitasi infrastruktur, dan layanan kesehatan yang berjalan efektif. BNPB memastikan bantuan tersalurkan cepat dan tepat sasaran tanpa penumpukan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan itu, Presiden RI bersama lintas kementerian menetapkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi serta mendorong pemulihan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan menumbuhkan optimisme masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, percepatan pemulihan pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sinergi dan koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Keberhasilan penanganan ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara berbagai lembaga, seperti DPR melalui Satgas Pemulihan Pascabencana yang berkantor di lokasi terdampak, serta keterlibatan semua kementerian dan lembaga yang saling bersinergi untuk mempercepat proses pemulihan di setiap wilayah Aceh yang terdampak. Dengan strategi seperti ini, setiap tantangan yang muncul baik dari aspek logistik maupun aspek teknis dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat, menunjukkan efektivitas pendekatan manajemen bencana yang komprehensif.
Di tengah upaya besar pemulihan yang tengah berjalan, muncul pula tantangan lain yang tidak kalah penting, bagaimana menjaga ketenangan sosial dan menolak narasi-narasi provokatif yang bisa memecah belah masyarakat. Di masa sulit seperti sekarang, sebuah situasi darurat kemanusiaan sering kali bisa dimanfaatkan oleh oknum atau pihak-pihak tertentu untuk menebarkan isu-isu yang tidak relevan dengan tujuan kemanusiaan, termasuk penggunaan simbol-simbol separatis yang memiliki beban ideologis dan historis bagi Aceh.
Pemerintah terus mengintensifkan pemulihan pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh, sekaligus menumbuhkan optimisme masyarakat. Anggota pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengatakan pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatra. Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatra.
Pemerintah bersama TNI dan Polri menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas dan proses pemulihan pascabencana. Aparat gabungan membantu masyarakat, sementara setiap upaya provokatif akan ditindak sesuai aturan sebagai langkah preventif untuk menjaga persatuan bangsa di tengah agenda kemanusiaan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI dan semua kementerian lembaga dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang mengganggu proses tersebut. Pihaknya akan menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan provokasi, termasuk melakukan pengibaran bendera GAM, di tengah upaya percepatan penanganan bencana banjir dan longsor dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Masyarakat Aceh sendiri telah menunjukkan kedewasaan dan solidaritas luar biasa dalam menyikapi situasi ini. Dalam banyak kesempatan, warga secara kolektif menyatakan dukungan mereka terhadap proses pemulihan yang tengah terjadi, sekaligus menolak segala bentuk provokasi yang bisa mengganggu keharmonisan sosial. Pemerintah daerah bersama masyarakat telah melakukan sosialisasi intensif melalui berbagai saluran, dari pertemuan tatap muka hingga kampanye edukatif di ruang-ruang publik dan media sosial, agar narasi-narasi provokatif tidak menyebar tanpa kontrol dan dipahami secara kritis oleh publik.
Solidaritas dan semangat gotong royong menjadi nilai-nilai yang kuat di tengah situasi pascabencana ini. Masyarakat saling bahu membahu dalam kegiatan pemulihan, sembari menjaga ketenangan dan saling menghormati satu sama lain. Ini adalah contoh nyata bagaimana semangat kebangsaan yang kuat mampu menjadi pelindung sosial yang efektif di tengah tantangan yang kompleks.
Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran mengatakan perdamaian Aceh bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk tidak kembali pada simbol, narasi, dan tindakan yang berpotensi memecah belah.
Dengan demikian, gambaran yang kita lihat di Aceh hari ini adalah sebuah harmoni yang luar biasa antara kekuatan institusi dan kekuatan sosial masyarakat. Di satu sisi, respons pemerintah yang cepat, tepat, dan terkoordinasi mencerminkan efektivitas penanganan pascabencana yang patut diapresiasi. Di sisi lain, kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak provokasi serta mendukung proses pemulihan adalah bukti nyata dari kedewasaan sosial dan kekuatan solidaritas.
)* Pengamat Kebijakan Publik