Mendikbud Hapus UN, Pakar: Setuju, karena Itu Buang-buang Duit Saja!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana untuk menghapus Ujian Nasional (UN) dan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021.

Alasannya adalah supaya menciptakan kesinambungan sistem pendidikan dan dunia industri. Selain itu, untuk mengurangi tingkat stres yang tinggi pada siswa saat persiapan ujian nasional.

Hal tersebut ditanggapi oleh pengamat pendidikan Budi Trikorayanto. Ia pun mendukung rencana Nadiem tersebut alasannya karena pemetaan UN sebelumnya nyaris tak berguna. Selain tidak menentukan kelulusan, UN juga nilai tak membantu memperbaikan kompetensi bagi para peserta didik.

“Saya senang UN dihapus, buang-buang duit saja. Mending (dananya) buat guru kontrak atau guru honor yang hidupnya serba minimalis,” katanya ketika dihubungi Minews, Rabu 11 Desember 2019.

Selanjutnya soal deg-degan saat UN, Budi mengatakan, itu adalah hal yang wajar karena memang harus dihadapi dengan serius. Namun, ke depan yang perlu diperbaiki adalah bukan soal UN semata, namun soal upaya dari masing-masing sekolah untuk menghasilkan anak-anak yang terdidik dan cerdas.

“Salah satunya adalah sekolah mengevaluasi hasil didikannya dengan berbasis portofolio, penilaian secara menyeluruh seperti lewat praktikum atau karya-karya nyata dari penugasan, bukan sekedar evaluasi pilihan ganda saja,” ujarnya.

Selain itu, Budi juga menganjurkan agar Mendikbud perlu memperhatikan kesejahteraan para guru. “Guru harus mengajar dengan perut kenyang dan martabatnya terjaga,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini