Cadangan Beras 3,8 Juta Ton Jadi Fondasi Indonesia Menuju Swasembada Pangan

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta — Indonesia kian mendekati target swasembada pangan seiring menguatnya cadangan beras nasional dan meningkatnya produksi dalam negeri. Perum Bulog memastikan stok beras pemerintah berada pada level sangat aman, sehingga kebijakan tanpa impor beras dapat terus dipertahankan sepanjang tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini tercatat mencapai 3,8 juta ton, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.

“Jadi, masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok beras kita mencukupi dan tidak perlu adanya lagi impor-impor dari manapun,” ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa posisi stok yang kuat ini diperkuat oleh peningkatan produksi dalam negeri yang diprediksi mencapai 34 juta ton pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dengan kapasitas tersebut, Rizal meyakini seluruh kebutuhan nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari pasokan petani dalam negeri.

“Produksi tahun ini diprediksi naik dan karena itu Indonesia tidak memerlukan importasi,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menegaskan konsistensi kebijakan tanpa impor beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mendekati 4 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Ketersediaan ini diperkuat dengan surplus produksi sebesar 4,7 juta ton sepanjang Januari hingga Desember 2025,” ujar Zulhas.

Optimisme pemerintah turut diperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat 13,54% dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Indonesia diproyeksikan membukukan surplus sekitar 3,87 juta ton.

Di tingkat pasar, surplus beras memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menyebut penurunan harga mulai terlihat di zona distribusi 1 dan 2.

“Harga beras medium di Jabodetabek kini sekitar Rp 13.450 per kilogram, sedikit di bawah HET yang sudah disesuaikan. Beras premium di mayoritas wilayah juga sudah menyentuh level Harga Eceran Tertinggi dan masih tergolong wajar,” ujarnya.

Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai dinamika harga di wilayah timur Indonesia, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika permintaan cenderung meningkat. Penguatan distribusi, efisiensi logistik, dan pengelolaan stok terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil di seluruh daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Ekonom Ajak Mahasiswa Sikapi Isu Ekonomi Secara Objektif

Oleh : Aditia Rahman )*Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsungdengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikansecara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiapkebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswamemiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampumenghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakanbagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabiladisampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasionalmaupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementaraketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadikenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian darimekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditasmerupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antarapermintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyaknasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitikinternasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadapharga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazimterjadi.Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secarasederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulaidari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangantersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakatmelalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisiekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjagakeseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanatkonstitusi.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat inimasih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melaluiKementerian Energi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini