Oleh : Aditia Rahman )*
Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsungdengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikansecara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiapkebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.
Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswamemiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampumenghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakanbagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabiladisampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasionalmaupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.
Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementaraketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadikenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian darimekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditasmerupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antarapermintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyaknasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitikinternasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadapharga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazimterjadi.
Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secarasederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulaidari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangantersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.
Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakatmelalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisiekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjagakeseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanatkonstitusi.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat inimasih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melaluiKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melakukan penyesuaian agar daya belimasyarakat tetap terjaga. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluranBBM bersubsidi sehingga benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhakmenerima manfaat subsidi dari negara.
Bagi kalangan mahasiswa, penjelasan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakanpublik selalu lahir melalui proses pertimbangan yang kompleks. Tidak semua keputusandapat dinilai hanya dari satu aspek, apalagi jika hanya mengandalkan informasi yang beredardi media sosial. Kemampuan memahami konteks ekonomi secara menyeluruh akanmembantu mahasiswa menghasilkan kritik yang konstruktif sekaligus memberikan solusiyang relevan bagi pembangunan nasional.
Selain isu energi, pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola sumberdaya alam sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pengelolaansumber daya alam yang lebih transparan dan memberikan nilai tambah di dalam negeri menjadi salah satu agenda strategis untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sertamemperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Nasrullah Larada menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahitata kelola sumber daya alam menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kekayaan alamIndonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebutmencerminkan keberanian pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligusmenghadirkan pemerataan hasil pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak hanyaberfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan. Hilirisasiindustri, peningkatan investasi produktif, penguatan ketahanan energi, serta pembenahan tata kelola sumber daya alam merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar Indonesia mampu keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan memiliki daya saingyang lebih tinggi di tingkat global.
Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui penelitian, diskusi akademik, maupun pengembangan gagasan yang berbasis ilmu pengetahuan. Kampus harus menjadi ruang lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, bukan sekadartempat berkembangnya opini yang belum tentu didukung data empiris. Tradisi akademikyang kuat akan melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi secara nyata terhadappenyempurnaan kebijakan publik.
Dengan mengedepankan analisis berbasis data, memahami dinamika ekonomi global, sertamelihat setiap kebijakan secara proporsional, mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalammengawal pembangunan nasional. Sikap tersebut tidak hanya memperkuat kualitasdemokrasi, tetapi juga membantu menciptakan ruang publik yang lebih sehat sehinggaberbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dipahami secarautuh dan didukung demi kemajuan Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

