Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)
Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswaseringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalanbangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswaadalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi.
Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikankritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamikademokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi.
Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patutdihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hinggapenguatan koordinasi lintas kementerian.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahanyang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintahtidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fasepembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahanrupiah dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kritik masyarakat dijadikan salah satu bahan dalampenyusunan langkah kebijakan.
Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan gambaran menarik mengenai bagaimanapemerintah memandang aspirasi masyarakat. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkanmasukan para profesor maupun akademisi, tetapi juga memperhatikan usulan masyarakat biasa, termasukanak-anak desa yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial seperti TikTok. Menurut Presiden, teknologi justru memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan hingga ke pelosok daerah dan menindaklanjutinya secara lebih cepat.
Komitmen tersebut mengandung makna penting dalam perspektif kebijakan publik modern. Saluranpartisipasi warga kini tidak lagi terbatas pada forum formal ataupun demonstrasi di jalan. Teknologi digital memperluas ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses penyusunan kebijakanmenjadi lebih responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi warga.
Dalam konsep responsive governance, pemerintahan yang efektif bukanlah pemerintahan yang bebas kritik, melainkan pemerintahan yang memiliki kemampuan menyerap berbagai sumber informasi untukmemperbaiki kebijakan. Aspirasi dapat datang dari ruang akademik, organisasi masyarakat sipil, media sosial, hingga demonstrasi mahasiswa. Seluruhnya memiliki nilai apabila diproses melalui mekanisme yang objektif.
Semangat kolaboratif tersebut juga terlihat dari ajakan Presiden kepada kalangan perguruan tinggi. MelaluiMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan bahwa Presiden memandang guru besar, dekan, dan rektor sebagai sumber daya intelektual terbaik bangsa yang perlu dilibatkan dalammenyelesaikan berbagai persoalan nasional. Pemerintah berharap setiap bidang keilmuan dapat memberikankontribusi nyata sesuai kompetensinya, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawabpemerintah, tetapi menjadi proyek bersama seluruh elemen bangsa.
Pandangan itu memperoleh respons positif dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indri Arrafi, menilai arahan Presiden membangkitkan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya, berbagai tantangan global memang nyata, tetapi yang dibutuhkan bukansekadar memperbesar rasa pesimis, melainkan membangun aksi nyata yang mampu memberikan solusi bagimasyarakat.
Senada dengan itu, Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Suhadi Lili, memandang ajakanPresiden mampu menjadi inspirasi bagi komunitas akademik untuk menyelaraskan kembali peran perguruantinggi dalam mendukung pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.
Bagi mahasiswa sendiri, perkembangan ini selayaknya menjadi momentum penting. Demonstrasi tetapmerupakan instrumen demokrasi yang sah. Akan tetapi, ketika pemerintah menunjukkan keterbukaanterhadap dialog dan evaluasi kebijakan, ruang partisipasi dapat diperluas melalui kajian akademik, risetkebijakan, inovasi sosial, hingga rekomendasi yang berbasis bukti. Kontribusi intelektual semacam inilahyang justru memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pengambilan keputusan publik.
Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang diwarnai pertentangan tanpa akhir. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi kebijakan, mengubah aspirasi menjadisolusi, dan mengubah perbedaan pandangan menjadi kolaborasi pembangunan.
Mahasiswa tetap memiliki peran sebagai penjaga nurani bangsa. Pemerintah pun memiliki kewajiban untukterus mendengar dan memperbaiki diri. Ketika kedua peran itu berjalan beriringan, maka yang lahir bukansekadar demonstrasi atau respons sesaat, melainkan proses demokrasi yang sehat, produktif, dan benar-benarmenghadirkan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
*) Pengamat Kebijakan Publik