Mata Indonesia, Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengajak masyarakat bersikap objektif dalam menyikapi dinamika ekonomi di tengah aksi mahasiswa yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi kondisi global sehingga perlu dipahami secara utuh.
Defiyan mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series kerap memicu keluhan publik. Namun, ketika harga mengalami penurunan beberapa kali, respons masyarakat cenderung tidak sebesar saat terjadi kenaikan. Menurut dia, naik-turunnya harga komoditas merupakan hal yang wajar dalam mekanisme ekonomi yang dipengaruhi permintaan dan penawaran.
“Perubahan harga komoditas adalah sesuatu yang lumrah dalam teori ekonomi,” kata Defiyan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara hadir dan melakukan intervensi terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk energi. Meski demikian, harga BBM tetap dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia karena produksi minyak nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.
Menurut Defiyan, kondisi geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, turut memberi tekanan terhadap harga minyak mentah dunia. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax Series dinilai sebagai langkah yang wajar. “Penyesuaian harga juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada energi,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Defiyan juga mengajak masyarakat mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Jangan sampai kelompok elite menikmati subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi menilai pemerintahan Presiden Prabowo tetap membuka ruang dialog terhadap aspirasi mahasiswa. Menurutnya, komitmen pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi semestinya direspons dengan menurunnya eskalasi aksi.
“Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan membuka ruang dialog semestinya eskalasi massa aksi harus berkurang dan dihentikan,” ujarnya.