Mata Indonesia, Jakarta — Indonesia kian mendekati target swasembada pangan seiring menguatnya cadangan beras nasional dan meningkatnya produksi dalam negeri. Perum Bulog memastikan stok...
Oleh: Sirajudin Ahmad *)
Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan panjang menuju swasembadapangan nasional. Pendorong utamanya adalah kombinasi faktor yang selamabertahun-tahun menjadi tantangan terbesar sektor pertanian: peningkatanproduktivitas, stabilitas stok, efisiensi kebijakan, dan keberhasilan intervensipemerintah di titik-titik paling krusial dalam rantai produksi. Tahun 2025 menjadimomentum ketika kerja berlapis dari pemerintah pusat dan daerah mulaimenunjukkan arah yang semakin terukur. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, stok beras pemerintah mampu bertahan pada kisaran 3,8 juta ton, danseluruhnya berasal dari produksi petani dalam negeri. Kondisi ini memperlihatkanbahwa agenda besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan telahbergerak dari sekadar visi menuju capaian nyata yang dirasakan publik.
Optimisme pemerintah terlihat jelas dari pernyataan Menteri Pertanian Andi AmranSulaiman yang menilai bahwa Indonesia sudah sangat dekat untuk mengumumkanstatus swasembada pangan. Amran tidak menyampaikan hal itu dalam ruangspekulatif, melainkan berdasarkan data teknis yang menunjukkan lonjakan produksipadi nasional sepanjang 2025. Perhitungan Kerangka Sampel Area BPS memperkirakan potensi gabah kering giling mencapai lebih dari 60 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tajam initerjadi terutama pada musim tanam awal tahun ketika sentra-sentra utama di Jawa, Sumatra, dan beberapa daerah lain melaporkan produktivitas jauh di atas rata-rata. Informasi teknis tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah untukmenyimpulkan bahwa Indonesia tengah bergerak dari ketergantungan jangkapanjang pada impor beras menuju fase kemandirian produksi.
Di sisi tata kelola stok, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menilai cadangan pemerintah yang mendekati empat juta ton merupakan fondasi paling penting bagi deklarasi swasembada yang ditargetkan akhir 2025. Ia melihat bahwakapasitas ini memberi jaminan stabilitas pasokan bagi publik, sekaligus menegaskanbahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras dapatdilaksanakan tanpa menimbulkan risiko kekurangan. Dengan cadangan sekuat itu, pemerintah memiliki ruang cukup untuk menjaga stabilitas harga melalui operasipasar, menahan gejolak akibat perubahan musim, dan memperkuat distribusi kewilayah yang selama ini paling rentan terhadap fluktuasi pasokan. Stok yang mampubertahan meski program bantuan pangan terus berjalan menandakan efektivitasintervensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, danstabilitas pasar.
Produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sejalan dengan target swasembada. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memproyeksikan produksi beras 2025 mencapai hampir 35 juta ton, meningkat lebihdari 13 persen dari tahun lalu. Data ini memperjelas bahwa kenaikan stok bukansekadar hasil penyerapan yang agresif, tetapi benar-benar mencerminkanpeningkatan di hulu. Faktor-faktor penentu seperti perbaikan irigasi, distribusi pupukyang lebih tepat sasaran, penambahan alat dan mesin pertanian, serta percepatanpembukaan lahan baru terbukti memberi dampak langsung terhadap produktivitaspetani. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pemerintahbekerja secara simultan: memperkuat sisi produksi, meminimalkan potensikebocoran, dan memastikan ongkos produksi lebih efisien bagi petani.
Meskipun capaian ini memberikan harapan besar, sejumlah pengamat mengingatkanbahwa swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka produksi. Stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan ketahanan pangan di wilayah 3T tetapmenjadi faktor penting yang menentukan apakah status swasembada benar-benardirasakan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada impor beberapa bahan bakupertanian serta potensi gangguan iklim ekstrem tetap menjadi tantangan strukturalyang perlu dikelola serius. Namun, pemerintah tampak memahami bahwapencapaian swasembada bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untukmemperkuat kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, penguatanlogistik pangan, modernisasi irigasi, dan pembentukan cadangan pangan daerahmenjadi agenda lanjutan yang terus ditekankan dalam berbagai rapat koordinasi.
Pemerintah juga menunjukkan pemahaman bahwa produksi yang tinggi tidak akanmemberikan dampak optimal tanpa tata niaga yang sehat. Upaya digitalisasipertanian, penerapan subsidi pupuk yang lebih transparan, serta penggunaanperangkat prediksi cuaca dan pola tanam menjadi strategi untuk memastikan bahwaproduktivitas petani dapat dipertahankan secara konsisten. Selain itu, kolaborasiantara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam memetakansentra-sentra produksi yang dapat menjadi tumpuan tambahan ketika terjadipenurunan produksi di wilayah tertentu. Daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Aceh, dan Sumatera Selatan menjadi contoh bagaimanapenguatan infrastruktur pertanian dapat mengubah struktur produksi nasional secarasignifikan.
Jika tren seperti ini berlanjut, Indonesia bukan hanya akan mengurangiketergantungan pada impor, tetapi juga memiliki kemampuan menjadi pemain yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Lebih jauh, keberhasilanini memberi kepercayaan diri bahwa transformasi sistem pangan menujukemandirian bukanlah sesuatu yang utopis. Pemerintah menunjukkan bahwa dengankebijakan yang terarah, intervensi tepat sasaran, dan pemanfaatan teknologi yang progresif, Indonesia mampu mengubah struktur ketergantungan historis menjadipondasi kedaulatan pangan yang lebih kokoh.
*) Pengamat Pertanian/Pegiat Tani Desa Maju
Mata Indonesia, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengumumkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, pada 31 Desember...
Mata Indonesia, Jayapura – Ketahanan pangan Papua diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga akademis, dan instansi pengawasan pangan.
Pemkot Jayapura bekerja sama dengan Universitas...
Mata Indonesia, PAPUA - Ketahanan pangan di Papua menunjukkan kemajuan signifikan seiring menguatnya arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil...
Oleh : Loa Murib
Upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua semakin menunjukkan arah yang semakinprogresif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, lembaga akademis, dan otoritasmoneter terus memperkuat koordinasi untuk memastikan Papua mampu mencapaikemandirian pangan yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteksini, ketahanan pangan bukan hanya persoalan kecukupan produksi, tetapi juga menyangkutstabilitas harga, pemanfaatan teknologi, transformasi ekonomi lokal, hingga penguatankapasitas pelaku utama di sektor pertanian. Papua memiliki potensi lahan yang luas dan subur, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Karena itu, penguatan kebijakan dan sinergimultipihak menjadi kunci untuk membawa Papua menuju masa depan pangan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.
Salah satu langkah strategis yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan dana OtonomiKhusus (Otsus) untuk memperkuat sektor pertanian. Komisi IV DPR RI menilai bahwa dana Otsus yang cukup besar harus menjadi modal utama bagi percepatan pembangunan pertanianberbasis lokal. Menurut pandangan Riyono dari Komisi IV DPR RI, potensi penguatanketahanan pangan melalui dana Otsus akan sangat bergantung pada komitmen politikpemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada petani. Ia menekankan bahwajumlah petani di Papua masih relatif sedikit akibat faktor kultur dan minimnyapendampingan. Padahal, tanah Papua memiliki kesuburan yang tinggi dan mampu memenuhikebutuhan pangan sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang tepat dan terarah sangat diperlukan untuk memperkuat peran petani lokal sebagai aktor utama pembangunan panganPapua.
Komitmen memperkuat pangan lokal juga terlihat dari langkah Pemerintah Kota Jayapura yang menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam membangun model pertanian dan perikanan modern. Kolaborasi ini mencerminkan bahwa peningkatanproduktivitas membutuhkan dukungan keilmuan dan teknologi yang mampu memberikaninovasi di tingkat akar rumput. Wakil...
Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan signifikan di sektor pangan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat...
Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi prioritas utama dalam tahun...
Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui langkah-langkah strategis yang menyentuh hulu hingga hilir sektor pertanian. Dalam beberapa bulan terakhir,...
Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah optimistis Indonesia akan segera mencapai swasembada pangan dalam tiga bulan ke depan, seiring meningkatnya produksi beras nasional dan penguatan...
