Oleh: Naufal Rizki Prakoso )*
Keputusan pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan 2026 menunjukkan keberpihakan yang tidak simbolik, melainkan substantif. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa ibadah tidak boleh menjadi alasan terhentinya perlindungan negara terhadap hak dasar warga, khususnya hak atas asupan gizi yang layak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa MBG tetap dilaksanakan dengan skema adaptif yang selaras dengan kebutuhan umat yang berpuasa. Bagi sekolah dengan mayoritas siswa muslim, menu diberikan dalam bentuk makanan kering bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Pendekatan ini bukan sekadar teknis distribusi, melainkan cerminan sensitivitas kebijakan terhadap praktik keagamaan tanpa mengorbankan substansi program. Di saat yang sama, sekolah non-muslim tetap menjalankan MBG seperti biasa, memperlihatkan konsistensi prinsip keadilan dan inklusivitas.
Keputusan untuk tetap memberikan makanan siap santap bagi ibu hamil dan balita selama Ramadan memperlihatkan prioritas yang tepat sasaran. Kelompok ini tidak terikat kewajiban berpuasa dan berada pada fase biologis yang sangat menentukan kualitas generasi mendatang. Dengan demikian, kesinambungan asupan gizi bagi mereka bukan hanya soal rutinitas program, tetapi bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia. Negara hadir memastikan bahwa kebutuhan nutrisi tidak boleh ditunda meskipun oleh dinamika kalender keagamaan.
Skema khusus untuk pesantren dan sekolah berasrama juga menunjukkan kematangan desain kebijakan. MBG di lingkungan tersebut diberikan pada sore hari atau menjelang berbuka, sehingga tetap relevan dengan ritme ibadah para santri. Penyesuaian waktu distribusi menandakan adanya koordinasi yang terukur antara pemerintah dan satuan pendidikan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa tata kelola program publik dapat fleksibel tanpa kehilangan standar dan akuntabilitasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegaskan bahwa MBG selama Ramadan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menempatkan penurunan stunting sebagai orientasi utama program. Fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, termasuk masa kehamilan, menunjukkan bahwa intervensi gizi tidak boleh terputus dalam kondisi apa pun. Konsistensi ini krusial mengingat stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas kognitif, produktivitas, dan daya saing bangsa.
Upaya memastikan tidak ada ibu hamil dan balita yang terlewatkan sepanjang tahun memperlihatkan pendekatan sistemik, bukan insidental. Ramadan tidak diposisikan sebagai pengecualian, melainkan bagian dari siklus kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, MBG berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang bekerja lintas waktu dan lintas kelompok. Target menekan angka stunting nasional hanya dapat dicapai apabila distribusi program dilakukan secara konsisten, terukur, dan berbasis data penerima manfaat.
Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang memastikan bahwa adaptasi teknis tidak menurunkan mutu program. Standar keamanan pangan dan komposisi gizi tetap menjadi rujukan utama, sehingga tidak terjadi kompromi kualitas atas nama fleksibilitas. Justru, dalam situasi Ramadan, disiplin pada standar menjadi semakin krusial karena pola makan masyarakat berubah signifikan. Negara harus memastikan bahwa perubahan pola konsumsi tidak berujung pada penurunan kualitas asupan bagi kelompok rentan.
Keberlanjutan MBG selama Ramadan 2026 menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik tidak berhenti pada desain, tetapi diuji pada konsistensi implementasinya. Adaptasi skema distribusi tanpa mengurangi standar gizi menunjukkan kematangan tata kelola yang responsif sekaligus disiplin. Pemerintah membaca realitas sosial-keagamaan secara cermat, lalu menerjemahkannya ke dalam mekanisme operasional yang terukur. Di titik inilah MBG bukan hanya program bantuan, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berdaya tahan.
Penajaman sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita selama Ramadan memperkuat fondasi agenda penurunan stunting nasional. Ketika negara konsisten menjaga kualitas intervensi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, maka yang sedang dibangun sesungguhnya adalah kapasitas generasi masa depan. Konsistensi ini layak diapresiasi sekaligus diawasi agar tetap akuntabel.
Namun, keberhasilan MBG tidak dapat dibebankan semata pada pemerintah. Dukungan masyarakat, pengelola sekolah, pesantren, serta keluarga penerima manfaat menjadi faktor penentu efektivitas di lapangan. Pengawasan partisipatif dan kepedulian kolektif akan memastikan bahwa distribusi tepat sasaran dan standar mutu tetap terjaga. Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dalam bentuk yang konkret dan terukur.
Masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam menjaga perlindungan bagi pelajar dan kelompok rentan melalui MBG. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif, pengawalan kebijakan, dan komitmen menjaga integritas pelaksanaan program. Perlindungan gizi bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi keadilan sosial dan daya saing bangsa. Jika Ramadan mengajarkan empati dan kepedulian, maka mendukung MBG adalah wujud nyata dari nilai-nilai itu dalam praksis kebangsaan.
*) Analis Evaluasi Kinerja Program MBG.