Home Kisah Jejak ‘Kepalsuan’ Soeharto dan Orde Baru Dibalik Supersemar

Jejak ‘Kepalsuan’ Soeharto dan Orde Baru Dibalik Supersemar

0
872
Soeharto saat mendampingi Sukarno
Soeharto saat mendampingi Presiden Sukarno

MINEWS, JAKARTA – 53 tahun yang lalu atau tepatnya 11 Maret 1966, sebuah naskah berjudul ‘Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)’ lahir dengan segala kontroversinya. Hingga kini, tercatat ada tiga kontroversi di seputar Supersemar, yakni teks, proses mendapatkan surat itu, dan interpretasi perintah dalam surat itu.

Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, sampai sekarang Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) masih tiga versi Supersemar. Sayngnya, hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri menyebut semua naskah itu palsu.

Apa yang dilakukan ANRI, kata Asvi, untuk dijadikan pembanding jika suatu saat nanti naskah otentik Supersemar ditemukan. Dalam ceritanya, Asvi mengatakan Supersemar lahir dengan cara tekanan.

“Saat Hasjim Ning dan Dasaad, dua pengusaha ini menemui Sukarno dengan membawa surat dari Soeharto. Mereka meminta Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Sukarno marah dan sempat melempar asbak sambil mengatakan, ‘Kamu sudah pro-Soeharto’,” kata Asvi.

Misi dua pengusaha itu pun kandas. Dan akhirnya pada 11 Maret, tiga jenderal, Basuki Rachmat, M. Jusuf, dan Amirmachmud, menemui Sukarno di Istana Bogor. Merekalah yang membawa Supersemar dan menyerahkannya kepada Soeharto di markas Kostrad.

“Mayor Jenderal Amirmachmud menginterpretasikan surat itu sebagai pengalihan kekuasaan (transfer of authority), sesuatu yang dibantah kemudian oleh Presiden Sukarno,” ujar Asvi.

Kini, fotokopi Supersemar masih tersimpan di ANRI. Meskipun terdapat berbagai versi namun memiliki substansi yang sama, yakni pemberian tugas kepada Jenderal Soeharto untuk pengamanan jalannya pemerintahan dan pengamanan keselamatan pribadi presiden, kemudian melaporkan pelaksanaannya kepada Sukarno.

“Perintah itualh yang tidak sepenuhnya dijalankan Jenderal Soeharto. Seandainya arsip Supersemar yang otentik tidak kunjung ditemukan, hal itu tidak mengurangi kelengkapan narasi sejarah tentang pergantian kekuasaan tahun 1965/1966,” kata Asvi.

Sementara sejarawan Jepang, Aiko Kurasawa menceritakan bahwa Dewi Sukarno, istri Presiden Sukarno dari Jepang, pernah optimistis Supersemar akan dapat mengendalikan keadaan politik Indonesia saat itu. Namun situasi berubah saat Dewi baru menyadari saat dia dan Soeharto bermain golf pada 20 Maret 1966.

Saat itu Soeharto menyodorkan tiga opsi kepada Dewi untuk dipilih Sukarno. Yakni pergi ke luar negeri untuk beristirahat, tetap tinggal tapi sebagai presiden sebutan saja, atau mengundurkan diri secara total.

Namun Soeharto menekan dengan merekomendasikan opsi pertama dan menyarankan Jepang atau Mekah sebagai tempat peristirahatan. “Cerita ini berdasarkan kesaksian Dewi kepada saya. Begitu mendengar tiga opsi saran Soeharto itu, dia baru menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah dalam pertandingan ini,” kata Aiko.

Terpisah, sejarawan Daniel Dhakidae mengatakan bahwa hampir tidak ada bukti yang menyebutkan kebenaran Supersemar. Menurutnya, tandatangan Sukarno dalam Supersemar adalah palsu, apalagi yang satu dengan “Soekarno” yang lain “Sukarno”.

“Dengan demikian sesuatu yang dianggap inti Orde Baru sudah palsu. Kita membicarakan sesuatu yang sungguh mengerikan, historical inferno. Kalau kita mau melihatnya dari kacamata cause and effect, maka penyebabnya sama sekali sudah tidak penting. Surat itu ada atau tidak menjadi tidak penting karena konsekuensinya begitu brutal. Semua membunuh semua yang dianggap PKI,” kata Daniel.

Dengan dasar Supersemar, Soeharto mengeluarkan perintah pertama yakni bubarkan PKI, kemudian tumpas hingga ke akar-akarnya. Setelah Supersemar, menurut Daniel, masyarakat dan sejarah Indonesia berubah total.

Tidak lagi extrovert versi Bung Karno yakni imperialisme/kolonialisme versus nasionalisme, tetapi menjadi terlibat versus tidak terlibat, bersih diri versus tidak bersih diri, bersih lingkungan versus tidak bersih lingkungan.

“Ketika memasuki tahap ‘bersih lingkungan’ maka terjadi criminalization of one’s genealogy, garis keturunan ke atas turut memikul beban dosa versi Orde Baru. Yang kakeknya seorang aktivis PKI terkutuk juga meskipun dia belum lahir pada tahun 1965,” ujar Daniel.

Sebagai informasi, perintah Sukarno yang diberikan kepada Soeharto di Supersemar adalah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Perintah kedua adalah meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya.

Namun, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Sukarno. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto begitu menerima surat tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Surat itu dibuat mengatasnamakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir Soeharto sendiri.

Beda Tafsir Sukarno dan Soeharto

Probosutedjo, adik Soeharto, mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kalimat yang menyebutkan untuk membubarkan PKI di dalam Supersemar. “Tetapi Mas Harto memiliki keyakinan bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi jika PKI dibubarkan,” katanya dalam memoar Saya dan Mas Harto.

Setelah itu, Kolonel Sarwo Edhie, komandan RPKAD (sekarang Kopassus), berkonvoi keliling kota untuk show of force. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), Front Pancasila, dan sejumlah organisasi massa bergabung dengan RPKAD dan Kostrad.

“Dalam demonstrasi tersebut, salinan Supersemar dan surat pembubaran PKI disebarluaskan,” kata Jusuf dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru.

Sukarno pun marah besar. Pada 14 Maret 1966, dia memanggil semua panglima angkatan bersenjata ke Istana dan memarahi mereka. Dia menegaskan bahwa Supersemar tidak pernah dimaksudkan untuk membubarkan PKI.

Menghadapi kemarahan Sukarno, kata Jusuf, Soeharto tetap tenang. “Mungkin karena miskin, susah di masa mudanya, dia mempunyai kekuatan batin yang hebat. Dia bisa saja menyerah saat itu, tetapi dia tidak mau. Dia berlaku pura-pura tidak tahu.”

Langkah kedua, lagi-lagi Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. Sebagai pengganti, Soeharto mengangkat lima menteri koordinator ad interim (Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J. Leimena) dan beberapa orang menteri ad interim sampai terbentuknya kabinet baru.

Dengan demikian, Jusuf mengakui bahwa “perjuangan kami sudah mencapai tiga perempat jalan: PKI dilarang, kabinet dirombak, dan menteri yang prokomunis disingkirkan. Namun, kekhawatiran kami yang paling besar adalah Soekarno mencabut Supersemar.”

Soeharto sudah mengantisipasinya. Tidak lama setelah menerima Supersemar, “pasal kedua mengenai perlindungan bagi Soekarno dicoret dari dokumen tersebut,” kata Jusuf.

Kekuatan anti-PKI mendorong Soeharto segera mengadakan Sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengkukuhkan Supersemar. Pada 20 Juni-6 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Pidato pertanggungjawaban Sukarno yang berjudul Nawaksara, ditolak MPRS.

Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tetang Supersemar. Presiden Sukarno sempat mengecam aksi Soeharto gunakan Supersemar di luar kewenangan yang dia berikan.

Dalam pidatonya yang berjudul “Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah” (Jasmerah), 17 Agustus 1966, Sukarno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah “transfer of sovereignity” dan bukan pula “transfer of authority”. Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan.

Supersemar bisa disimpulkan sebagai kemenangan hukum dan politik Soeharto. Walaupun belum sepenuhnya karena secara konstitusional Soekarno masih presiden dan masih berkuasa.

Soeharto baru berkuasa penuh ketika dilantik sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah itu, jangankan melindungi Sukarno, Soeharto malah menjadikan Sukarno “tahanan rumah” di Istana Bogor, kemudian di Wisma Yaso di Jakarta.

Sukarno juga menjalani interogasi oleh Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), yang baru dihentikan setelah dia sakit parah. Selama sakit, Sukarno tidak mendapatkan perawatan yang baik, sampai meninggal pada 21 Juni 1970.