Agresi Militer II Paksa Belanda Ikuti Konferensi Meja Bundar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berujung pada penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dipicu Agresi Militer II. Langkah itu merupakan upaya paksa Belanda menguasai kembali nusantara yang baru saja memerdekakan diri sebagai Indonesia.

Agresi Militer II didahului dengan agresi pertama yang disebut Pemerintah Belanda sebagai
“Operatie Product” yang merupakan aksi polisionil Belanda untuk mempertahankan penafsiran negeri tulip tersebut atas perundingan Linggarjati.

Namun, operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatra dari 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947 dibuat Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang secara tegas menyatakan Perundingan Linggarjati 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi.

Sedangkan Agresi Militer Belanda II dinamai Pemerintah Belanda sebagai Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) untuk menunjukkan Republik Indonesia sudah tidak ada.

Maka operasi militer yang terjadi 19 Desember 1948 diawali serangan terhadap Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia karena Jakarta sudah dikuasai Belanda.

Selain itu, Pemerintah Belanda menangkap Sukarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir dan beberapa tokoh kemerdekaan lainnya.

Namun Sukarno memerintahkan Sjafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia dari Sumatra Barat.

Agresi Militer II Belanda pertama kali menguasai Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibu kota RI di Yogyakarta.

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara Belanda dan Republik Indonesia.

Setelah didahului dengan Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli 1949, keduanya sepakat melakukan KMB.

Pemerintah Indonesia yang telah dipindahkan ke Sumatera Barat kembali pindah ke Yogyakarta 6 Juli 1949.

Untuk memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli–2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk.

Para peserta perundingan itu setuju soal prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah didahului diskusi pendahuluan yang disponsori Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag.

Setelah itu, Presiden Sukarno kemudian membentuk kabinet pertama RIS, kemudian beberapa negara datang ke Indonesia untuk membuka perwakilan diplomatik di Jakarta. Mereka di antaranya, Amerika Serikat, Inggris, Belanda serta Cina.

RIS terdiri dari beberapa negara bagian seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Republik Indonesia (RI) juga terdapat di dalamnya.

RIS tak berdiri lama. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke NKRI. Pada 15 Agustus 1950, secara resmi Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah penggabungan pemerintahan RIS dan RI di hadapan sidang DPR dan Senat.

Konstitusi RIS diubah menjadi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUDS 1950. Hari itu juga Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, Kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sampai saat ini Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Kemudian Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat berdasarkan Undang – Undang 1945 (UUD 1945) yang menjadi hukum dasar tertulis atas konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. (Reygita Laura)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini