Moeldoko Minta Pemda Tak Gegabah Terapkan Kebijakan New Normal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar pemerintah daerah (pemda) tak gegabah dalam menerapkan kebijakan new normal atau normal baru.

“Pemerintah daerah harus benar-benar melakukan kajian mendalam dan akurat sebelum mengambil langkah untuk kebijakan normal baru,” ujarnya di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.

Ia mengatakan, Pemda juga harus rutin mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Sementara Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, pihaknya menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru atau normal baru dengan pendekatan berbasis keluarga serta preventif dan promotif.

Berdasarkan model sosio-ekologi dari promosi kesehatan, Kowani bekerja berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat maupun organisasi yang ada di masyarakat, hingga keluarga.

“Untuk menghadapi normal baru, ibu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penyiapan tatanan pengelolaan COVID-19 di dalam keluarga baik pada masa pandemi maupun dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini