Moeldoko Minta Pemda Tak Gegabah Terapkan Kebijakan New Normal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar pemerintah daerah (pemda) tak gegabah dalam menerapkan kebijakan new normal atau normal baru.

“Pemerintah daerah harus benar-benar melakukan kajian mendalam dan akurat sebelum mengambil langkah untuk kebijakan normal baru,” ujarnya di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.

Ia mengatakan, Pemda juga harus rutin mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Sementara Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, pihaknya menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru atau normal baru dengan pendekatan berbasis keluarga serta preventif dan promotif.

Berdasarkan model sosio-ekologi dari promosi kesehatan, Kowani bekerja berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat maupun organisasi yang ada di masyarakat, hingga keluarga.

“Untuk menghadapi normal baru, ibu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penyiapan tatanan pengelolaan COVID-19 di dalam keluarga baik pada masa pandemi maupun dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini