Moeldoko Minta Pemda Tak Gegabah Terapkan Kebijakan New Normal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar pemerintah daerah (pemda) tak gegabah dalam menerapkan kebijakan new normal atau normal baru.

“Pemerintah daerah harus benar-benar melakukan kajian mendalam dan akurat sebelum mengambil langkah untuk kebijakan normal baru,” ujarnya di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020.

Ia mengatakan, Pemda juga harus rutin mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Sementara Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, pihaknya menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru atau normal baru dengan pendekatan berbasis keluarga serta preventif dan promotif.

Berdasarkan model sosio-ekologi dari promosi kesehatan, Kowani bekerja berdasarkan kebijakan dan program pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat maupun organisasi yang ada di masyarakat, hingga keluarga.

“Untuk menghadapi normal baru, ibu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan penyiapan tatanan pengelolaan COVID-19 di dalam keluarga baik pada masa pandemi maupun dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Presiden Gunakan Reshuffle untuk Maksimalkan Capaian Program Strategis

Oleh: Windi Paramitha )*Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.Pelantikan pejabat baru yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukanpenyesuaian struktural. Pemerintah memandang penyegaran kabinetsebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja lembaganegara.Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden menegaskanpentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Presidenmenekankan kesetiaan terhadap konstitusi serta tanggung jawab penuhdalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara.Struktur kabinet yang diperbarui menghadirkan sejumlah perubahansignifikan pada posisi strategis. Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Muhammad Qodari, dipercaya mengemban tugas baru sebagai KepalaBadan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini diarahkan untukmemperkuat koordinasi komunikasi publik.Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor StafKepresidenan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalianprogram prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas Dudung mampu mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor.Sektor lingkungan hidup juga mengalami penyesuaian kepemimpinan. Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, diberikan amanahuntuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan secarakomprehensif. Pemerintah melihat latar belakangnya sebagai modal dalam memperluas pendekatan kebijakan.Peran Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, tidakdihentikan melainkan dialihkan. Pemerintah menugaskan Hanif sebagaiWakil Menteri Koordinator Bidang Pangan guna mendukung penguatansektor strategis lainnya.Pengangkatan Abdul...
- Advertisement -

Baca berita yang ini