Kampung Haji Indonesia di Makkah Simbol Kehormatan Bangsa

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Kota Suci Makkah menjadi simbol kehormatan bangsa sekaligus pencapaian diplomasi strategis Indonesia di tingkat global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa izin kepemilikan lahan di Makkah yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merupakan pengakuan luar biasa terhadap posisi dan kepercayaan dunia Islam kepada Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Di hadapan para ulama dan ribuan warga NU, Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah.

“Saya melaporkan di hadapan para ulama dan keluarga besar NU, bahwa Indonesia untuk pertama kalinya mendapat kehormatan dan hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Makkah. Ini adalah sejarah besar bagi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi bahkan melakukan penyesuaian undang-undang secara khusus demi memberikan penghormatan kepada Indonesia. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara serta kepercayaan tinggi terhadap Indonesia sebagai negara dengan kontribusi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dunia.

“Ini pertama kali dalam sejarah pemerintah Kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Kota Suci Makkah. Mereka mengubah undang-undang mereka khusus untuk menghormati bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan hunian terpadu bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Dengan kepemilikan lahan sendiri, pemerintah memastikan pelayanan yang lebih terjamin, tertib, dan berkualitas. Presiden menjamin seluruh jemaah akan memperoleh hunian yang layak dan fasilitas yang manusiawi.

“Nanti semua jemaah dijamin mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, dan pelayanannya akan terbaik. Tidak usah ragu-ragu lagi,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah menargetkan Kampung Haji Indonesia mulai beroperasi secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Tahap awal pembangunan diperkirakan menyediakan sekitar 1.000 kamar dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan jemaah Indonesia yang setiap tahun terus meningkat.

Selain pembangunan fisik, Presiden juga menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola haji, termasuk menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat adalah prioritas utama pemerintah,” pungkasnya.

Keberadaan Kampung Haji Indonesia di Makkah diharapkan menjadi warisan strategis nasional yang memperkuat pelayanan ibadah, meningkatkan martabat bangsa, serta menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin umat Islam dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini