 dari APBN per Februari 2026.){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Penyesuaian data sosial nasional membuat 14.597 warga Kulon Progo kehilangan status PBI JK (BPJS Kesehatan gratis) dari APBN per Februari 2026.
Dampaknya, kepesertaan BPJS PBI yang selama ini ditanggung pemerintah pusat menjadi nonaktif, sehingga warga terdampak tidak bisa lagi otomatis mengakses layanan kesehatan gratis sebelum ada pengalihan skema.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lalu menyiapkan pengalihan pembiayaan BPJS PBI melalui APBD agar layanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi warga miskin yang membutuhkan penanganan cepat.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susilaningsih, menyebut kuota PBI JK APBD 2026 sekitar 42 ribu jiwa, dan warga yang dinonaktifkan dari pusat masih bisa diusulkan masuk skema daerah selama memenuhi kriteria desil yang ditetapkan serta kuota anggaran masih tersedia.
“Pengalihan PBI JK dari APBN ke APBD ini dilakukan lewat mekanisme usulan dari kalurahan masing-masing. Setelah itu, data akan diproses dan mendapatkan rekomendasi dari Dinsos PPPA Kulon Progo sebelum ditetapkan sebagai penerima PBI JK APBD,” kata dia.
Susilaningsih menegaskan, selama warga belum diusulkan kembali ke skema APBD, maka status PBI nonaktif tersebut belum dapat dipakai untuk layanan kesehatan gratis yang biasanya ditanggung BPJS.
Dari sisi Dinsos PPPA, Rosiman mendorong warga segera mengajukan reaktivasi lewat jalur APBD karena dianggap lebih cepat daripada menunggu reaktivasi PBI APBN.
Ia menilai skema PBI APBD bisa menjadi solusi bagi warga miskin yang sudah masuk rumah sakit atau membutuhkan layanan medis mendesak, meski tetap diingatkan bahwa kuota APBD terbatas dan penetapan dilakukan melalui pembahasan lintas instansi terkait.
Dengan skema ini, Pemkab Kulon Progo pada dasarnya melakukan alih tanggung pembiayaan jaminan kesehatan dari pusat ke daerah untuk menutup dampak penonaktifan massal PBI.
Namun, kunci agar warga tidak kehilangan akses layanan adalah kecepatan pengusulan dari kalurahan dan verifikasi kelayakan sesuai desil, sebelum kuota PBI APBD 2026 terpenuhi.