Polda Jabar Dalami Pernyataan AKP Sulman Soal Polisi Dukung Jokowi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Soal pengerahan polisi Garut untuk memenangkan Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Polda Jabar akan mendalami keterangan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Pernyataan sementara hal itu diungkapkan karena luapan emosi.

“Upaya tindak lanjut akan dilakukan pendalaman kepada yang bersangkutan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudho Wisnu Andiko.

Dari hasil penyelidikan tersebut Polda Jabar akan mengambil tindakan kepada Sulman yang kini dimutasi menjadi Kepala Unit Seksi Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Sebelumnya, Sulman mengungkapkan perihal perintah Kapolres Garut untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden April nanti dasari rasa emosi. Dia mengungkapkan di Jakarta, di hadapan sebuah lembaga bantuan hukum, Minggu 31 Maret 2019.

Namun, Senin 1 April 2019, Sulman menegaskan netralitas kepolisian tidak perlu diragukan dalam pemilu atau pilkada.

Sementara juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni mendesak penyelidikan lanjutan kepada Sulman untuk membuktikan tidak ada tekanan dari mana pun. Antoni mengatakan pernyataan AKP Sulman itu sangat merugikan TKN.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini