Bawaslu Bakal Periksa Penghadangan Ma’ruf di Pamekasan, Diduga Libatkan Anak-Anak

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu akan memeriksa kasus penghadangan cawapres 01 Ma’ruf Amin di Pamekasan, Madura. Apalagi penghadangan itu dikabarkan mengikutsertakan anak-anak.

“Nggak boleh menghadang. Nggak kampanye saja, orang jalan dihadang nggak boleh. Tapi saya belum tahu detailnya seperti apa,” kata Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Selasa 2 April 2019.

Dia meminta para pendukung agar memberikan hak kepada capres-cawapres untuk berkampanye. Sekalipun kampanye digelar di lingkungan maupun basis lawan.

Tak hanya kepada pendukung, Bawaslu juga akan mengingatkan pimpinan partai, maupun capres-cawapres agar mengimbau pendukungnya tidak lagi melakukan aksi penghadangan.

Hal itu berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung yang bisa membesar menjadi gesekan massa.

Penghadangan terjadi saat Ma’ruf Amin hendak menghadiri haul sekaligus berziarah ke makam Kiai Suhro, Senin 1 April 2019.

Menjelang lokasi haul laju iring-iringan mobil tertahan. Tak lama kemudian azan Mahrib berkumandang diiringi dengan suara massa meneriakkan nama Prabowo.

Tampak warga yang mengenakan baju koko dan berpeci berbaris di pinggir jalan. Ada juga menaiki kendaraan roda dua. Warga terus meneriakkan nama Prabowo.

Di antara mereka tampak anak-anak dengan usia sekolah sekitar kelas lima SD atau SMP.

Wartawan yang mengikuti rombongan Ma’ruf dikabarkan tidak diperkenankan membuka jendela dan tetap berada di dalam kendaraan uang mereka tumpangi agar massa tidak tersulut emosinya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini