Oleh: Alfian Wahyudi )*
Gelombang aspirasi yang dikenal dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat telahmenggema sejak akhir Agustus 2025 dan terus menjadi perbincangan publik. Tuntutanmahasiswa dan masyarakat dipahami pemerintah sebagai dorongan untuk memperkuatdemokrasi dan memastikan prinsip supremasi sipil dijalankan secara konsisten dalamkehidupan bernegara. Bagi pemerintah, suara itu bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan amanat rakyat yang wajib dihormati dan dijalankan dengan serius.
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM SI Kerakyatan, kelompok Cipayung Plus, sertasejumlah organisasi kampus lainnya, telah menyampaikan aspirasi mereka secaralangsung kepada jajaran eksekutif di Istana Kepresidenan. Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya supremasi sipil, sejalan dengan komitmenpemerintah untuk menjaga peran militer tetap pada fungsi pertahanan.
Pesan yang disampaikan mahasiswa ejalan dengan semangat reformasi yang terusdijaga, dengan memastikan militer fokus pada fungsi pertahanan dan lembaga sipilmenjadi pengendali utama demokrasi. Pemerintah merespons hal itu denganketerbukaan, memberikan sinyal bahwa tuntutan masyarakat tidak diabaikan. Langkah ini menjadi cerminan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan ruangdialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
Dari sisi pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil posisi yang jelasdalam merespons desakan publik. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tiga poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada TNI.
Freddy menekankan bahwa institusi militer sangat menghormati aspirasi masyarakatdan menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. Menurutnya, setiap kebijakanyang diberikan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan dan sesuaikerangka hukum yang berlaku.
Sikap TNI ini penting karena menunjukkan adanya konsistensi terhadap prinsipdemokrasi yang telah menjadi fondasi sejak reformasi 1998. Dengan menegaskanbahwa TNI tunduk pada supremasi sipil, publik mendapat kepastian bahwa lembagapertahanan negara tidak akan keluar dari fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal inisekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kembalinya militerdalam ranah sipil.
Selain isu militer dan sipil, aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pencegahan pemutusan hubungan kerja massal merupakanprioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah disiapkanuntuk menjawab keresahan publik. Deregulasi di sejumlah sektor industri, khususnya di Jawa, diproyeksikan mampu menyerap lebih dari seratus ribu tenaga kerja baru.
Airlangga menambahkan bahwa pekerja kontrak tetap mendapat perlindungan melaluiskema kontrak satu tahun yang lebih adaptif. Ia juga menekankan pentingnya dialog bersama serikat buruh untuk membahas isu upah minimum...
MATA INDONESIA, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku terlalu banyak penyusup dan provokator yang ikut dalam aksi mereka pada 11...
MATA INDONESIA, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) memutuskan mengalihkan lokasi unjuk rasa dari sekitar Istana Merdeka ke Kompleks Gedung DPR/MPR.
Namun,...
MATA INDONESIA, JAKARTA -Badan Eksekutip Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di berbagai kota pada Senin 11 April 2022.
BEM...
MINEWS.ID, JAKARTA - Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 tampaknya tidak bakal diganggu unjuk rasa mahasiswa. Badan...
MINEWS.ID, JAKARTA - Unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), Kamis 17 Oktober 2019 dikomandani M Abdul Basith. Unjuk rasa...
MINEWS.ID, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dijadwalkan melakukan unjuk rasa, Kamis 17 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dengan agenda tetap...
MINEWS, JAKARTA - Demo rusuh yang terjadi Senin kemarin, 30 September 2019, membuat PT Jasa Marga trauma. Korporasi pelat merah tersebut menutup gerbang tol...
MINEWS, JAKARTA-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menegaskan tidak terlibat sedikitpun dengan aksi Mujahid 212 yang digelar Sabtu 28 September 2019 yang orasinya meminta...
