Mata Indonesia, Jakarta – Menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus memperkuat struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber...

Mata Indonesia, Jakarta – Lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik memicu kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi domestik. Namun di balik sentimen tersebut, ekonom menilai...

Mata Indonesia, Jawa Barat - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya optimis dan sudah menunjukan fakta bahwa ekonomi Indonesia kuat menghadapi...

Oleh: Alexander Royce*)Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah pembangunan nasional yang bertumpu pada hilirisasi semakin menunjukkan relevansinya sebagai strategi besar untuk memperluas lapangankerja dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampakmenempatkan hilirisasi bukan sekadar agenda industri, melainkan sebagai jalan transformasiekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat: pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alamIndonesia tidak boleh lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, karena praktik itu selamabertahun-tahun justru membuat nilai ekonomi terbesar dinikmati negara lain. Pemerintah kinimendorong pengolahan dari hulu ke hilir agar setiap komoditas mampu melahirkan rantaiindustri baru di dalam negeri, dari smelter, manufaktur, hingga sektor teknologi turunan.Gagasan besar tersebut menjadi menarik karena tidak berhenti pada tataran visi. Tahun 2026, pemerintah telah memaparkan sedikitnya 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasimencapai Rp618 triliun yang diproyeksikan menciptakan sekitar 276 ribu lapangan kerja baru. Proyek-proyek itu mencakup sektor strategis seperti aluminium, stainless steel, hilirisasi sawit, rumput laut, kelapa, hingga energi berbasis bioavtur dan DME. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi kini berkembang menjadi ekosistem industri lintas sektor yang membuka peluang kerja bagi tenaga terampil, lulusan vokasi, insinyur, hingga pelaku UMKM lokal yang masuk ke rantai pasok industri. Dalam konteks ini, hilirisasi bukan hanya proyekekonomi makro, tetapi mesin distribusi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas. Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa inti dari transformasi ini adalah mengakhirideindustrialisasi yang selama ini membuat Indonesia kaya bahan baku tetapi miskin nilaitambah. Karena itu, pernyataannya mengenai pentingnya mengolah bauksit menjadi alumina dan aluminium, atau kelapa menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti virgin coconut oil, sesungguhnya merupakan gambaran konkret bagaimana satu komoditas dapat melahirkan ribuanpekerjaan baru. Ketika industri pengolahan tumbuh di dalam negeri, kebutuhan terhadap tenagakerja manufaktur, logistik, riset, pemasaran, dan jasa pendukung ikut meningkat. Dampakbergandanya akan terasa hingga daerah-daerah penghasil bahan baku, yang selama ini hanyamenikmati manfaat ekonomi terbatas dari aktivitas ekstraktif. Pandangan ini diperkuat oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina, yang menilaihilirisasi mineral harus ditempatkan sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global logam strategis, terutama jika proyek-proyek seperti smelter grade alumina dan industri turunanaluminium mampu berkembang secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, hilirisasi tidak hanyameningkatkan ekspor produk bernilai tinggi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja formal...

Mata Indonesia, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap menunjukkan sinyal positif. Berbagai indikator menunjukkan bahwa...

Mata Indonesia, PAPUA - Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong...

Oleh: Ahmad SubarkahPemandangan tumpukan uang tunai senilai Rp11,4 triliun di Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, bukan sekadar seremonial birokrasi biasa yang kerap menghiasi layarkaca. Bagi publik yang jeli melihat arah kebijakan nasional, peristiwa tersebut adalah proklamasiatas babak baru penegakan hukum di Indonesia, yakni sebuah fase di mana hukum tidak hanyaberfungsi memenjarakan badan, tetapi juga secara agresif memulihkan urat nadi perekonomiannegara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan sekitar satu setengahtahun, langkah strategis melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menjelmamenjadi instrumen penyelamat fiskal yang sangat konkret dan terukur. Fenomena ini menandaipergeseran paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif semata menjadi restitusifinansial yang masif demi kepentingan rakyat banyak.Langkah pemerintah dalam menarik denda administratif dan menyita aset hasil kejahatan sektorkehutanan merupakan jawaban cerdas sekaligus berani atas tantangan defisit anggaran yang sedang membayangi. Sebagaimana diketahui, data kuartal pertama tahun 2026 menunjukkanbahwa APBN per 31 Maret mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto. Dalam konteks ini, masuknya dana segar belasan triliunrupiah hasil sitaan ke kas negara menjadi suplemen yang sangat krusial. Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa dana...

Mata Indonesia, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sepanjang 2026. Program ini menjadi salah satu...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya mencetak talenta unggul berdaya saing global melalui program Sekolah Unggulan Garuda Transformasi (SUGT) yang berfokus pada...

Mata Indonesia, Jakarta — Perbedaan pandangan terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, penyampaian kritik harus tetap berada...