Paling Populer

Berita Terkini

Sinergi Akademisi dan Aparat Perkuat Pengawalan PSN Papua agar Tepat Sasaran

Mata Indonesia, Papua – Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin solid. Pemerintah Provinsi Papua mendorong...

Papua Maju Melalui Proyek Strategis Nasional sebagai Pilar Kesejahteraan dan Persatuan

Oleh: Yohanis Wenda*Pembangunan di Tanah Papua saat ini menunjukkan arah yang semakin jelas, terukur, dan penuh harapan melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini menjadibukti nyata kehadiran negara dalam mendorong percepatan pembangunan yang meratasekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai investasi yang besardan cakupan program yang luas, PSN di Papua tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membuka ruang kemajuan bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya.Komitmen kuat pemerintah pusat terlihat dari langkah strategis yang diambil oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dalam menginstruksikan pengawalan ketatterhadap puluhan PSN di wilayah Papua. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa setiap program berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikanmanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengawalan yang dilakukan secara menyeluruhdari tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi jaminan bahwa pembangunanberlangsung secara profesional dan berintegritas.Upaya tersebut sekaligus mempertegas bahwa pembangunan Papua bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari visi besar menuju Indonesia...

Kolaborasi Strategis Perkuat PSN Papua untuk Kesejahteraan Berkelanjutan

Oleh : Yohanes Wandikbo )*Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui Program Strategis Nasional (PSN) menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pemerataan kesejahteraan hingga ke...

Pemerintah Perkuat JKP dan Pelatihan Kerja untuk Lindungi Buruh

Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui optimalisasi layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta penguatan...

Asta Cita Diperkuat, Komitmen Layanan Ketenagakerjaan Diperbaiki untuk Buruh

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat agenda Asta Cita melalui peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, modern, dan...

Pilihan Editor

Sekolah Rakyat dan Ikhtiar Menghadirkan Pendidikan Bermutu

*) Oleh: Yoga PrasetyoPendidikan selalu menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menentukan arah masa depan bangsa. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa akses...

Mengapresiasi Kebijakan Energi Pemerintah di Tengah Ketidakpastian Global

Oleh: Bagas Nugroho S )*Indonesia merespons lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global dengan langkah yang terukur dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan yang disiapkan...

WFH dan Efisiensi Energi dalam Sinergi Pusat-Daerah

Oleh : Deka Prasetyo )*Kebijakan work from home atau WFH yang mulai didorong pemerintah pusat kini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan penghematan energi, sekaligus menjadi sinyal...

PP Tunas Diharapkan Beri Perlindungan Menyeluruh bagi Anak

Oleh: Dimas Arvian NugrohoLangkah tegas pemerintah dalam menata ruang digital kembali mengemuka ketika KementerianKomunikasi dan Digital mengambil sikap terhadap sejumlah platform teknologi global yang dinilai belum sepenuhnya tunduk pada aturan perlindungan anak. Kebijakan ini bukan sekadarpenegakan hukum administratif, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikangenerasi muda tidak tumbuh tanpa pagar di tengah derasnya arus digitalisasi yang semakinkompleks dan sulit dikendalikan.Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan keseriusannya denganmemanggil dua perusahaan teknologi raksasa dunia, yakni Meta dan Google, yang dianggapbelum menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atauyang dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini resmi berlaku sejak 28 Maret dan menjadi tonggakpenting dalam upaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah pemanggilantersebut merupakan bagian dari sanksi administratif terhadap entitas yang tidak mematuhiketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan turunan berupa Permen Nomor 9 Tahun 2026.Menurut Meutya Hafid, sejak awal proses penyusunan regulasi, kedua perusahaan tersebutmemang telah menunjukkan keberatan, sehingga ketidakpatuhan yang terjadi saat ini tidaksepenuhnya mengejutkan pemerintah. Namun demikian, sikap tegas tetap diperlukan agar tidakmuncul preseden buruk yang bisa melemahkan implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi jugasebagai pelindung kepentingan publik, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.Tidak hanya Meta dan Google, pemerintah juga memberikan peringatan kepada platform lain seperti TikTok dan Roblox yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Meski demikian, kedua platform tersebut masih dianggap menunjukkan itikad baik dengankomitmen untuk menyesuaikan diri, walaupun implementasi teknisnya belum rampung. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan ini, dan tidak menutupkemungkinan langkah tegas serupa akan diambil jika kepatuhan tidak segera diwujudkan secaramenyeluruh.Penerapan PP Tunas tidak lahir dalam ruang hampa. Data yang menunjukkan sekitar 70 juta anakdi bawah usia 16 tahun telah aktif di internet menjadi alarm serius bagi pemerintah. Tingginyadurasi penggunaan gawai yang mencapai rata-rata 7 hingga 8 jam per hari semakin memperkuaturgensi intervensi kebijakan. Tanpa regulasi yang jelas, anak-anak berisiko terjebak dalam polakonsumsi digital yang tidak sehat, mulai dari kecanduan hingga paparan konten berbahaya.Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Masa transisi kebijakan ini dipastikan akan menghadirkan tantangan, baik bagi anak-anak, orang tua, maupun penyedia platform. Ketidaknyamanan di tahap awal menjadi konsekuensi yang tidakterhindarkan, tetapi hal tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari proses menuju ekosistem digital yang lebih sehat. Dalam hal ini, Meutya Hafid menekankan pentingnya peran masyarakat untukturut mengawal implementasi kebijakan serta berani menegur platform yang abai terhadaptanggung jawabnya.Dukungan terhadap PP Tunas juga datang dari kalangan medis, khususnya Ikatan Dokter AnakIndonesia. Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, dr. FitriHartanto, menilai bahwa regulasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangantumbuh kembang anak di era digital. Ia menekankan bahwa pembatasan akses harus berjalanseiring dengan penguatan peran keluarga, sehingga kebijakan tidak justru menggantikan fungsiorang tua, melainkan memperkuatnya.Dr. Fitri Hartanto berpandangan bahwa anak-anak membutuhkan ruang untuk berkembangsecara utuh, tidak hanya melalui interaksi digital tetapi juga pengalaman nyata di dunia fisik. Oleh karena itu, kehadiran PP Tunas diharapkan mampu menjadi fondasi yang mendukung orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Senada dengan itu, Ketua PengurusPusat IDAI dr. Piprim Basarah Yanuarso menilai bahwa regulasi ini telah lama dinantikan, mengingat meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial terhadapkesehatan mental dan perkembangan anak.Dalam perspektif pendidikan dan sosial, Guru Besar Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al...

Swasembada Energi melalui Konversi Energi Bersih

Oleh: Dhita Karuniawati )*Upaya mewujudkan swasembada energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ketergantungan terhadap energi...

MATA MILENIAL INDONESIA TV

Viral

Gaya Hidup