Paling Populer

Berita Terkini

Pengembangan Rumah Subsidi Diperluas dengan Skema Pembiayaan Alternatif

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang...

Dukungan Tokoh Adat dan Pemuda Percepat Pembangunan PSN di Papua

Mata Indonesia, PAPUA - Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis nasional terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pendekatan yang mengedepankan kolaborasi antara...

Sinergi Nasional Dorong PSN Papua sebagai Pilar Ekonomi Baru

Mata Indonesia, PAPUA - Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong...

Komitmen Bersama Menguatkan Pembangunan Papua Berkelanjutan

Oleh :Yohanes Wandikbo )*Pembangunan Papua menunjukkan arah yang semakin terstruktur, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat terus memperkuat komitmennya melalui berbagai program...

Program MBG Perkuat Upaya Pemerintah Cetak Pendidikan Berkualitas

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan berkualitas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai menjadi salah satu...

Pilihan Editor

Penambahan Sekolah Rakyat dan Perluasan Akses Pendidikan

Oleh: Alexander Royce*)Langkah pemerintah dalam mempercepat penambahan Sekolah Rakyat mencerminkan terobosankebijakan sosial yang progresif dan terarah dalam agenda pembangunan manusia. Program inimenunjukkan kehadiran negara melalui langkah konkret yang cepat dan tepat sasaran, sekaligusmenegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam memperluas kesempatanbagi seluruh lapisan masyarakat.Melalui pendekatan yang terstruktur, Sekolah Rakyat semakin memperkuat peran pendidikansebagai instrumen strategis dalam mendorong mobilitas sosial. Program ini juga menjadi fondasipenting dalam membangun generasi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampuberkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.Dari rangkaian peninjauan lokasi yang dilakukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, terlihat bahwa pemerintah bergerak dengan pendekatan yang sangat pragmatis...

Asta Cita Diperkuat, Komitmen Layanan Ketenagakerjaan Diperbaiki untuk Buruh

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat agenda Asta Cita melalui peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, modern, dan...

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dukung Implementasi PP Tunas

Oleh: Raka Mahendra PutraUpaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital semakin menunjukkanarah yang tegas dan terukur, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atauyang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda di tengah derasnya arus teknologi informasi.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankanpentingnya keterlibatan aktif orang tua, tenaga pendidik, dan lingkungan sosial dalammendampingi anak saat berinteraksi dengan media sosial. Menurutnya, kehadiran orang tua tidakcukup hanya sebatas pengawasan, melainkan harus mampu membangun komunikasi yang terbuka dan memberikan edukasi yang memadai terkait risiko di dunia digital. Pendampinganyang tepat akan membantu anak memahami batasan serta memanfaatkan teknologi secara bijaksesuai dengan tahap perkembangan mereka.Arifah Fauzi juga menyoroti bahwa implementasi PP Tunas tidak akan berjalan optimal tanpadukungan penuh dari lingkungan terdekat anak. Ia menegaskan bahwa peran keluarga danmasyarakat menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku digital anak yang sehat. Dalamhal ini, Kementerian PPPA bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta berbagaipemangku kepentingan lainnya terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakantersebut, khususnya terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.Sejak diberlakukan pada 28 Maret 2026, PP Tunas telah mengatur secara jelas bahwa platform digital tidak diperkenankan memberikan akses pembuatan akun kepada anak di bawah usiatersebut. Bahkan, platform juga diwajibkan untuk menonaktifkan akun-akun yang dinilaiberisiko tinggi. Pada tahap awal implementasi, delapan platform digital besar menjadi fokuspengawasan, yakni Youtube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X atau Twitter, Bigo Live, dan Roblox. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap guna memastikan kesiapan semua pihaksekaligus menjaga efektivitas pelaksanaannya.Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajak institusipendidikan untuk turut mengambil peran strategis dalam menyukseskan kebijakan ini. Ia menilaibahwa sekolah merupakan ruang penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologiyang sehat. Oleh karena itu, pendekatan melalui penguatan budaya screen time, screen zone, danscreen break atau yang dikenal dengan konsep 3S menjadi langkah konkret yang dapatditerapkan di lingkungan sekolah.Abdul Mu’ti menegaskan bahwa PP Tunas tidak bertujuan melarang penggunaan gawai secaratotal, melainkan mengatur agar penggunaannya selaras dengan kebutuhan pendidikan danperkembangan anak. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi justru dapat menjadi alat bantupembelajaran yang efektif, bukan sebaliknya menjadi sumber distraksi atau bahkan ancamanbagi perkembangan anak.Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat penggunaaninternet yang cukup tinggi, yakni mencapai rata-rata 7,3 jam per hari. Kondisi ini menuntutadanya regulasi yang mampu mengendalikan penggunaan teknologi, terutama bagi anak-anakdan remaja yang masih dalam tahap pembentukan karakter. Tanpa pengawasan yang memadai, penggunaan gawai yang berlebihan berpotensi memicu berbagai permasalahan, mulai daripenurunan kualitas belajar hingga keterlibatan dalam aktivitas negatif.Fenomena meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan anak, baik di dunia maya maupundunia nyata, menjadi salah satu alasan kuat di balik urgensi kebijakan ini. Abdul Mu’timenyoroti adanya kecenderungan anak-anak yang terjerat praktik judi online maupun tindakankekerasan akibat kurangnya pemahaman dan kontrol dalam penggunaan teknologi. Situasi initidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga berdampak pada perkembanganemosional dan sosial anak.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintahtidak akan memberikan toleransi terhadap platform digital...

Sekolah Rakyat Bertambah, Akses Pendidikan Kian Luas

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera melalui percepatan pembukaan tambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April...

Skak Mat! BPKP Tegaskan Kerugian Rp1,5 T Kasus Chromebook Nyata: Bukan...

JAKARTA, Minews - Kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret eks Mendikbudristek Nadiem Makarim semakin terang benderang. Auditor BPKP memastikan negara telah merugi secara nyata...

MATA MILENIAL INDONESIA TV

Viral

Gaya Hidup