Yeay, Pemerintah Tak Jadi Naikkan Biaya Cek Saldo ATM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Biaya cek saldo di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BUMN dan ATM link tak jadi diberlakukan pada Selasa, 1 Oktober 2021. Kebijakan ini merupakan kesepakatan antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin).

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, tujuan penundaan tersebut adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Meski ada penyesuaian tarif transaksi di ATM Link, namun nasabah Himbara masih dapat menikmati layanan cek saldo dan tarik tunai gratis melalui ATM yang berlogo sama dengan penerbit kartu.

“Misalnya pemilik kartu ATM BNI tidak dikenakan biaya transaksi jika digunakan di ATM Link BNI. Nasabah juga memiliki pilihan untuk melakukan pengecekan saldo secara gratis melalui layanan mobile banking,” kata Adi di Jakarta, Selasa.

Adi juga menjelaskan bahwa BRI, BNI, Mandiri dan BTN yang tergabung dalam layanan ATM Link terus memastikan layanan transaksi yang lebih baik menyusul pemberlakuan perubahan tarif. Dan penyesuaian tarif baru untuk tarif cek saldo dan tarik tunai tetap lebih rendah dibandingkan jaringan ATM lain di Indonesia.

“Khusus untuk nasabah penerima bansos, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link tidak akan dikenakan biaya sama sekali,” ujarnya.

Adi pun berharap penyesuaian biaya transaksi ATM Link ini diharapkan memberi dampak positif pada peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan kenyamanan nasabah saat bertransaksi. Himbara juga mengajak nasabah untuk bertransaksi secara nontunai (cashless) dan melakukan berbagai transaksi perbankan secara digital.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini