MATA INDONESIA, KUPANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengkritisi proyek Geothermal yang dibangun di Bumi Flobamorata.
Menurut Kepala Divisi Kajian hukum lingkungan WALHI NTT Umbu Tamu Ridi, SH.,MH, proyek Geothermal khususnya di Pulau Flores semakin menambah deretan krisis ekologi.
“Kita harus berkaca pada beberapa wilayah lain seperti Sokoria dan Daratei, bahwa proyek ini memperparah Wilayah-wilayah kelola petani sekitar proyek tersebut, juga pemukiman warga,” ujarnya kepada minews.id, Senin 31 Januari 2022.
Ia memberikan contoh bahwa di daerah Daratei, uap panas Geothermal merusak seng atau atap rumah warga. Selain itu, muncul lubang-lubang lumpur panas di sawah maupun kebun warga.
“Tentu ini sebuah krisis baru yang diciptakan pemerintah lewat proyek yang tidak ramah lingkungan,” katanya.
Ia juga menyoroti konsultasi publik yang dikemas dalam bentuk acara adat Lonto Leok oleh Pemda Manggarai Barat dan perusahan beberapa waktu lalu.
Menurut Umbu, hal ini merupakan cara bagi pemerintah untuk membungkam kritik warga. Acara ini dinilai bukan standar konsultasi publik yang baik dan benar. Bahkan tak sesuai hukum yang berlaku.
“Sebab yang diundang adalah tokoh-tokoh yang berpotensi setuju, bukan warga yang secara langsung akan berdampak, warga yang berdampingan langsung dengan lokasi proyek tersebut,” ujarnya.
Ia pun meminta agar Pemda Manggarai Barat harus kooperatif melihat potensi dampak buruk proyek di Wae Sano terhadap lingkungan dan warga sekitar.