Presiden Jokowi Resmikan Terowongan Anti Banjir di Kabupaten Bandung

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Terowongan Nanjung yang diklaim anti banjir memiliki panjang bangunan inlet 28 meter dan panjang bangunan outlet 100 meter, di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 29 Januari 2020.

“Alhamdulillah pembangun Terowongan Nanjung yang merupakan bagian dari sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung ini telah selesai dan kita resmikan hari ini,” katanya mengutip Antara.

Dia mengatakan sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung terdiri dari banyak pekerjaan besar yakni normalisasi di hulu sungai, pembangunan embung, pembangunan kolam retensi, dan pembangunan pathway di Cisangkuy.

“Dan sekarang ini pembangunan Terowongan Nanjung. Kita harapkan masih ada satu dua yang ingin kita selesaikan di tahun 2020 ini. Dan masih jadi ‘PR’ yakni satu sodetan dan satu kolam retensi,” kata dia.

“Kalau ini sudah bisa selesai, Insya Allah setelah tahun 2020 ini banjir-banjir yang dulunya selalu terjadi di Cekungan Bandung ini, tidak terjadi pada tahun-tahum setelah 2020 ini,”.

Seperti yang disampaikan Gubernur Jabar bahwa tahun ini genangan banjirnya surut sangat drastis dari 490 km persegi menjadi 80 km persegi, ini turunnya drastis. Dulu (warga) terkena dampak ada 159.000 jiwa menjadi 77.000 jiwa. Ini juga turun sangat drastis.

Namun urusan penataan banjir Bandung di wilayah hulu tidak hanya soal infrastruktur semata namun meliputi rehabilitasi laham di atas DAS Citarum dan reboisasi.

“Kalau ini rampung, baru kita masuk ke hilir yang juga memerlukan perhatian. Ini pekerjaan besar yang satu per satu kita selesaikan sehingga sekali lagi kita harapkan dengan selesainya di akhir 2020 ini, Ke depan banjir benar-benar bisa kita minimilisir di kawasan Bandung,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini