MINEWS.ID, JAKARTA – Sebuah pertanyaan besar memang bisa tumbuh di dalam benak bangsa Indonesia soal proses integrasi dalam sejarah Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus melalui referendum atau pendapat rakyat.
Mungkin cerita mantan petinggi OPM, Nicolaas Jouwe bisa sedikit menggambarkan alasan tersebut.
Dalam percakapan rahasianya dengan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy, Nicolaas menyatakan, “Saya mengatakan bahwa kami sendiri tidak tahu-menahu tentang sejarah bangsa kami sendiri. Tetapi kalau mengenai Belanda kami tahu banyak,” kata Nicolaas yang saat itu ditanya sejarah Papua oleh Kennedy.
Nicolaas memang didikan Belanda. Dia merupakan satu dari segelintir elite terpelajar Papua yang muncul di pertengahan Abad 20.
Namun pendidikan yang diterimanya tak mengajarkan soal tanahnya sendiri, melainkan tanah sang pendidik, Belanda. Dia lebih tahu soal Negeri Belanda ketimbang Papua. Dia hafal soal sungai-sungai dan gunung di Belanda, namun cuma tahu soal satu gunung di Papua yakni Gunung Cartenz. Itu saja yang dia tahu soal Papua.
Saat itu seperti dilansir detik, Kennedy menyatakan itu adalah politik kolonial Belanda yang sengaja mengasingkan orang Papua dari dirinya sendiri, menceraikan orang Papua dari tanahnya sendiri. Gunanya untuk menjaga Papua dari siapapun pihak yang ingin mengeksplorasi kekayaan pulau ini, kecuali pihak kolonial Belanda.
Papua terlalu berharga untuk dibagi ke pihak lain, bahkan untuk putra-putri Papua sendiri. Menurut Kennedy, Belanda tahu sangat baik bahwa Papua adalah pulau yang sangat kaya akan emas, perak, dan tembaga. Belanda tidak mau orang dari luar masuk ke situ,” kata Nicolaas.
Namun soal perbincangan rahasia itu, Kennedy tidak pernah bisa dikonfirmasi lagi hingga dia tewas ditembak.
Satu hal yang jelas adalah Perjanjian New York tahun 15 Agustus 1962 memang ada dan merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Papua dan Indonesia.
Perjanjian itu memang dimakelari Amerika Serikat yang diwakili diplomat Ellsworth Bunker sementara dari pihak Belanda diwakili Herman Van Roijen dan Indonesia diwakili Ketua Delegasi RI Adam Malik Batubara.
Hasil perjanjian, Papua diserahkan dari Belanda ke Indonesia lewat perantara lembaga PBB bernama UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority).
Namun, lembaga PBB tidak membuat serta merta warga Papua dengan mudah berpaling dari Pemerintah Belanda yang sudah ‘mendidik’ mereka.
Sehingga akhirnya diadakanlah referendum atau penentuan pendapat rakyat (Pepera). Memang akhirnya Indonesia bisa menguasai Papua yang waktu itu bernama Irian Jaya, namun dibarengi dengan kabar tidak sedap bahwa rakyat Papua melakukannya di bawah tekanan karena mereka sejatinya sangat mengenal Belanda daripada Indonesia, bahkan tanah Papua sendiri.
Tetapi, kini Papua bukan lagi menjadi halaman belakang Indonesia. Dalam lima tahun terakhir mereka telah menjelma menjadi beranda depan Nusantara yang cantik.
Warga Papua sekarang juga lebih mengenal tanah dan sejarahnya sendiri yaitu Indonesia, dibandingkan sejarah Belanda.
