Presiden Prabowo Dapat Dukungan Ulama Desak Kemerdekaan Palestina Melalui Solusi Dua Negara

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang diplomasi dengan Israel jika Palestina merdeka sepenuhnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh keagamaan Indonesia. Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Mei 2025, Prabowo menegaskan, “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik.”

Menurut Prabowo, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang adil untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan. “Kemerdekaan bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” tambahnya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai pernyataan Prabowo sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. “Jika Israel mundur dari semua wilayah yang diduduki, bebaskan tawanan Palestina, dan akhiri penjajahan, maka tidak ada lagi alasan Indonesia membenci Israel,” katanya.

Namun, ia menekankan pentingnya penegakan hukum internasional. “Israel harus dihukum, dan Netanyahu ditangkap atas kejahatan kemanusiaan,” ujar Guru Besar UIN itu. MUI juga mendorong kerja sama Indonesia dengan negara-negara pendukung Palestina seperti Prancis untuk memaksa Israel menghentikan genosida.

Dukungan serupa datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia menyatakan, “Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut masih menjajah Palestina.” Ia juga mengingatkan bahwa penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat UUD 1945.

Anwar menegaskan, diplomasi hanya bisa dilakukan jika Palestina sudah merdeka sepenuhnya dan Israel bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

Langkah Prabowo ini dinilai sebagai sikap realistis dan tegas, sekaligus membuka peluang perdamaian jika semua syarat dipenuhi. Indonesia pun siap mengambil peran aktif menjaga perdamaian dengan mengirim pasukan PBB ke kawasan konflik jika dibutuhkan.

Dengan posisi ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menegaskan diri sebagai negara yang konsisten membela hak-hak kemerdekaan semua bangsa, namun juga terbuka pada diplomasi damai yang berpijak pada keadilan dan penghormatan terhadap hukum internasional. Indonesia bahkan siap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Pernyataan tegas Prabowo juga menjadi tonggak penting dalam diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Dengan pendekatan yang berani namun bersyarat, Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekaligus menyiapkan jalan bagi perdamaian yang lebih luas di kawasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini