 BEM Nusantara yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 27–29 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen penuh dalam menjalankan mandat Satgas Pengawas Kampus Nusantara.){kind=link}
Mata Indonesia, Yogyakarta – Pada momentum Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) BEM Nusantara yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 27–29 Mei 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen penuh dalam menjalankan mandat Satgas Pengawas Kampus Nusantara.
Komitmen ini merupakan respon tegas atas memburuknya kondisi pendidikan tinggi di Yogyakarta, yang ditandai dengan berbagai persoalan.
Di antaranya seperti komersialisasi pendidikan, represi akademik, kekerasan seksual, kurangnya transparansi keuangan, dan lemahnya perlindungan terhadap mahasiswa.
Kehadiran Satgas Pengawas Kampus Nusantara menjadi langkah konkret untuk menjawab krisis multidimensi di ranah perguruan tinggi yang tak bisa lagi diabaikan.
Satgas ini berperan sebagai instrumen gerakan mahasiswa dalam mengawasi, melaporkan, dan mengadvokasi penyimpangan kebijakan kampus secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Pendidikan tinggi di Yogyakarta saat ini menghadapi krisis struktural yang nyata. Kapitalisasi biaya melalui skema UKT di perguruan tinggi negeri maupun sistem gelombang di kampus swasta, serta penyalahgunaan beasiswa, telah menutupi diskriminasi ekonomi yang terjadi di balik dalih administratif,” ujar Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY Mohammad Rafli Ilham melalui keterangan tertulisnya, Kamis 29 Mei 2025.
Ia juga menyoroti pergeseran peran mahasiswa dari subjek pendidikan menjadi alat komersialisasi institusi.
“Ini bukan sekadar persoalan kebijakan, tetapi krisis pandangan terhadap hak pendidikan yang kini dikendalikan oleh logika pasar,” tambahnya.
Menurut Rafli, kampus seharusnya menjadi ruang yang aman, demokratis, dan membebaskan.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya mahasiswa masih berhadapan dengan represi, korupsi mikro, kekerasan seksual, hingga budaya impunitas yang terus dibiarkan.
Ketidaktransparanan dalam pencairan dana kemahasiswaan dan pelarangan aksi kritis menunjukkan lemahnya akuntabilitas institusi terhadap sivitas akademika.
Satgas Bukan Simbol, Melainkan Gerakan Nyata
BEM Nusantara DIY menegaskan bahwa Satgas Pengawas Kampus Nusantara bukan sekadar simbol gerakan, tetapi merupakan alat perjuangan mahasiswa untuk menentang ketidakadilan dan penindasan di lingkungan kampus.
Adapun, komitmen ini diwujudkan dalam empat langkah utama, pertama menghimpun dan memverifikasi laporan pelanggaran yang terjadi di kampus.
Kedua, menyediakan layanan advokasi dan pendampingan atas kasus-kasus yang menyangkut hak mahasiswa.
Ketiga, membuka kanal pelaporan terbuka dan rahasia guna melindungi pelapor serta mendorong keberanian berbicara.
Keempat, menggerakkan aksi kolektif untuk membangun kampus yang transparan, adil, berpihak pada korban, dan menjunjung tinggi demokrasi.
Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Represi Akademik
BEM Nusantara DIY menolak keras pandangan bahwa pendidikan adalah komoditas.
Kampus tidak boleh menjadi alat kekuasaan, dan mahasiswa bukan objek pasif pendidikan.
Melalui Satgas Pengawas Kampus Nusantara, gerakan mahasiswa bertekad melawan normalisasi ketimpangan dan represi yang selama ini terjadi di ruang akademik.