MATA INDONESIA, WINA – Tepat setahun setelah Operasi Luxor yang dijalankan oleh pemerintah Austria terhadap komunitas Muslim, dua kelompok hak asasi manusia menerbitkan laporan mengenai operasi tersebut dan menuntut keadilan bagi para korban.
Kelompok pertama adalah CAGE –sebuah organisasi advokasi yang mengkampanyekan proses hukum, supremasi hukum, dan mengakhiri Perang Melawan Teror. Sementara kelompok lain adalah Assisting Children Traumatized by Police (ACT-P) yang berbasis di Austria.
ACT-P didirikan untuk melindungi hak anak-anak dari polisi dan pemerintah dengan kedok kontra-terorisme di Austria.
Laporan berjudul “A Community Persecuted: A Year On From Operation Luxor”, menyelidiki operasi dan praktik pemerintah Austria, yang saat itu dipimpin oleh Sebastian Kurz, yang diduga mengkambinghitamkan Muslim dan memanipulasi opini publik selama serangkaian krisis internal selama 12 bulan berikutnya.
Pada 9 November 2021, Pemerintah Austria melakukan salah satu operasi polisi terbesar di negara itu, dengan menggerebek sekitar 70 rumah secara bersamaan dan menahan sebanyak 30 aktivis dan akademisi Muslim.
Penggerebekan yang dilakukan sebagai bagian dari Operasi Luxor dinyatakan melanggar hukum oleh Pengadilan Tinggi Regional Graz. Meski demikian, tidak ada korban dilaporkan.
“Pemerintah telah mengambil berbagai langkah dengan kedok memerangi Islam politik, termasuk penutupan masjid, larangan hijab, dan usulan larangan syariah,” demikian bunyi laporan tersebut, melansir Anadolu Agency.
Menyinggung sifat serangan yang sangat politis, laporan tersebut mengklaim bahwa pemerintah Sebastian Kurz berusaha untuk mengeksploitasi serangan Daesh/ISIS di Wina untuk menargetkan populasi Muslimnya.
Menekankan bahwa meskipun ada peringatan dari serangan yang diharapkan oleh badan intelijen asing dan nasional, pemerintah Austria, yang terlalu sibuk dengan Operasi Luxor, tidak mengambil tindakan yang diperlukan.
Pada 2 November, simpatisan kelompok teror Daesh/ISIS menewaskan empat orang dan melukai 23 lainnya di ibu kota Wina. Beberapa hari setelah serangan itu, sekitar 60 kejahatan kebencian Islamofobia terhadap Muslim dilaporkan bersamaan dengan tindakan keras yang dipimpin pemerintah.
Ini juga menarik perhatian pada peran sentral media dan komentator, menggarisbawahi bahwa ada upaya untuk melegitimasi tindakan pemerintah Austria terhadap Muslim di negara itu, termasuk Operasi Luxor yang melanggar hukum.
“Media arus utama awalnya salah melaporkan bahwa uang tunai 25 juta Euro telah ditemukan di rumah keluarga para penyintas – jumlah yang cukup besar, menyindir bahwa umat Islam yang berkembang secara finansial dan kaya dalam masyarakat harus terlibat dalam kegiatan terlarang,” kata laporan tersebut.
“Tak lama setelah itu, ternyata berita itu adalah palsu dan itu bukan uang tunai melainkan sebagian besar modal real estat yang telah ditemukan,” tambahnya.
Laporan tersebut mendesak pemerintah Austria untuk menghentikan semua penyelidikan terbuka terhadap para korban Operasi Luxor setelah pengadilan tinggi regional Austria menyatakan operasi tersebut melanggar hukum.
