Menurun Sehari, Kini Udara Jakarta Kembali Duduki Posisi ke-2 Terburuk di Dunia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Hanya satu hari saja, kualitas udara DKI Jakarta mengalami penurunan saat mengalami pemadaman listrik pada Minggu 4 Agustus 2019 lalu. Namun, saat ini Rabu 7 Agustus 2019, kualitas udara di Jakarta kembali menempati posisi ke-2 kota paling berpolusi terburuk di dunia.

Berdasarkan data AirVisual pukul 07.31 WIB, Rabu 7 (7/8/2019), Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 153. Tingkat polusi ini tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AQI sendiri merupakan indeks yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu daerah. AQI dihitung berdasarkan enam jenis polutan utama, yaitu PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Rentang nilai AQI adalah 0-500. Makin tinggi nilainya, berarti makin tinggi tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Skor 0-5 berarti kualitas udara bagus, 51-100 berarti moderat, 101-150 tidak sehat bagi orang yang sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-203 sangat tidak sehat, dan 301-500 ke atas berarti berbahaya.

AirVisual menyebut kandungan PM2.5 di Jakarta berada di angka 53.3 µg/m³. Data diperoleh dari alat pemantau udara Airvisual yang ada di Kedutaan Amerika Serikat, Pegadungan, Kemayoran, Pejanten Barat, Rawamangun, dan Mangga Dua.

Pemprov DKI Jakarta sudah menentukan sejumlah langkah untuk mengurangi polusi udara ibu kota. Langkah tersebut tertera dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub 66/2019 tersebut diatur sejumlah langkah untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Antara lain perluasan ganjil-genap, pembatasan usia kendaraan yang beroperasi secara bertahap, memperketat uji emisi, meningkatkan tarif parkir di sejumlah lokasi, meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan transportasi umum, memperketat aturan bagi pabrik, hingga penghijauan di sejumlah lokasi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini