MINEWS, JAKARTA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat nasional tahun 2018 disebut semakin meningkat, meskipun tipis, dibandingkan IDI tahun 2017, menurut data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin 29 Juli 2019.
Dari data tersebut, IDI nasional 2018 mencapai sebesar 72,39 persen. Angka itu meningkat tipis dari IDI nasional 2017 yang berada pada level 72,11 persen
“Angka ini menunjukkan IDI kita masih berada dalam status sedang,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta.
Kecuk menyebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan IDI tahun ini. Pertama adalah penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin, atau dari 78,75 persen ke 78,46 persen.
Selanjutnya, kedua, penurunan juga terjadi pada aspek hak-hak politik sebesar 0,84 persen, atau dari 66,63 persen ke 65,79 persen. Meski dua aspek itu mengalami penurunan, satu aspek lainnya yakni lembaga demokrasi justru mengalami peningkatan signifikan sampai pada angka 2,76 persen.
Sebelumnya, data BPS mencatat aspek lembaga demokrasi tahun 2017 adalah sebesar 72,49 persen, lalu naik menjadi 75,25 persen tahun 2018.
Kemudian, kata Kecuk, dari aspek-aspek di atas diturunkan ke dalam variabel. Dari situ ada sejumlah variabel yang mengalami kenaikan dan penurunan. Disebutkannya bahwa bada enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan.
Tiga variabel dengan peningkatan terbesar yakni variabel peran parpol yang meningkat 10,46 poin, variabel peran peradilan yang independen meningkat 4,41 poin dan variabel kebebasan berkumpul-berserikat meningkat sebesar 3,19 poin.
Sementara itu, ada dua variabel yang mengalami penurunan terbesar, yakni variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (menurun 1,88 poin) dan variabel kebebasan berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin.
