Holding Tingkatkan Pelayanan PLN ke Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembentukan holding dan dua subholding PT PLN (Persero) yang diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, syaratnya PLN mampu mengoperasikannya dengan baik dan maksimal.

“Jika semua dijalankan dengan baik hasil acuannya dari negara lain sesuai dengan kondisi di Indonesia, dapat memacu keandalan dalam pelayanan listrik kepada masyarakat dan dunia usaha,” kata pengamat energi Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 20 Januari 2022.

Menurut dia, dengan holding-subholding PLN ini masyarakat bisa mendapatkan pilihan atau fitur layanan yang lebih banyak terutama layanan nonkelistrikan.

Mamit mengatakan langkah ini akan membuat fokus PLN lebih terarah dan mampu menjaga ketersediaan pasokan listrik nasional sehingga krisis bahan baku tidak terjadi lagi.

“Holding dan subholding ini membuat PLN menjadi lebih fokus dalam pemberian pelayanan ke masyarakat, serta terhadap urusan pembangkit sehingga kehandalan pasokan listrik terjaga,” katanya.

Ia mengatakan pembentukan holding dan subholding PLN merupakan salah satu terobosan Erick Thohir di Kementerian BUMN, seperti yang telah dilakukan di PT Pertamina yang bertujuan menyehatkan perusahaan dan meningkatkan daya saing.

Sebelumnya, Erick mencanangkan membentuk dua subholding yakni Power Generator dan di luar industri kelistrikan. Subholding Power Generator akan fokus pada pembangkit, baik itu batu bara, gas, uap, diesel atau energi baru dan terbarukan (EBT).

Sedangkan, subholding yang fokus bisnis di luar kelistrikan yang memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya jaringan fiber optik untuk bisnis mobile.

Pembentukan holding dan subholding PLN merupakan bagian dari transformasi BUMN tersebut sebagai upaya pemerintah mempercepat program transisi energi dari fosil ke energi terbarukan di Indonesia.

Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun per tahun dengan rincian 70 persen pendanaan dioptimalkan untuk pengembangan pembangkit hidro, panel surya, nuklir, dan battery energy storage system (BESS).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Ekonom Ajak Mahasiswa Sikapi Isu Ekonomi Secara Objektif

Oleh : Aditia Rahman )*Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsungdengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikansecara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiapkebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswamemiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampumenghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakanbagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabiladisampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasionalmaupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementaraketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadikenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian darimekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditasmerupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antarapermintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyaknasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitikinternasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadapharga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazimterjadi.Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secarasederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulaidari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangantersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakatmelalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisiekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjagakeseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanatkonstitusi.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat inimasih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melaluiKementerian Energi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini