Gara-gara Salah Prosedur, Puluhan TKI Terlantar di Kamboja

Baca Juga

MATA INDONESIA, INDRAMAYU – Sebanyak 43 warga Indonesia terlantar di Kamboja. Enam diantaranya berasal dari Kabupaten Indramayu. Warga yang terlantar ini adalah  calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI.

Terlantarnya para TKI ini muncul dari video yang viral di sosial media. Rekaman video itu dikirim oleh para TKI ini kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

”Mohon bantuannya pak untuk orang Indramayu dan juga yang lainnya, kami di sini terlantar. Sudah gak ada lagi biaya buat penginapan, di sini kita juga gak tahu kedepannya kaya gimana, buat makan saja kita susah,” keluh salah satu calon TKI melalui rekaman video, Selasa 8 Maret 2022.

Koordinator Dept Advokasi SBMI Nasional, Juwarih mengatakan, berdasarkan laporan sementara, para calon TKI itu awalnya ditawari untuk bekerja di negara Polandia. Tapi sudah berapa tahun ternyata mereka tidak juga diberangkatkan.

Mereka pun lalu menanyakan soal kelanjutan keberangkatannya ke luar negeri kepada pihak perekrut. Namu tetap saja, saat itu mereka justru ditawari untuk bekerja dahulu ke Kamboja bilamana ingin cepat bekerja ke luar negeri.

”Mereka ditawarkan bekerja di sebuah kasino di Kamboja, karena mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang dan ingin cepat bekerja, makanya mereka mau,” ujar dia.

Nahas, sesampainya di Kamboja, puluhan Calon TKI itu malah diamankan pihak KBRI  karena diduga berangkat tidak melalui prosedur.

Pihak KBRI menawarkan agar para calon TKI itu sementara waktu tinggal di sebuah penginapan, namun biaya penginapannya ditanggung mandiri.

”Sekarang mereka terlantar di Kamboja, katanya sampai kelaparan, itu kiriman video dari salah satu PMI,” ujar Juwarih.

Ketua SBMI Cabang Indramayu, Zaenuri mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari dahulu soal aduan tersebut, sembari melengkapi data-data untuk mengetahui kronologi sebenarnya.

”Sejauh ini, sudah ada empat keluarga dari Calon TKI asal Kabupaten Indramayu yang mengadu ke SBMI Cabang Indramayu. Dan kami akan mengundang keluarga korban di Kamboja untuk tanda tangan surat kuasa,” ujarnya.

Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh sudah menanggani para TKI yang terlantar ini.

“Dalam sebulan terakhir, KBRI Phnom Penh telah menangani tiga kasus TKI  yang bekerja pada perusahaan kasino/judi daring yang berlokasi Kamboja. Kasus terakhir melibatkan 43 WNI/PMI dari kompleks Kingsa di Provinsi Kandal, yang mulai ditangani KBRI sejak 26 Februari 2022,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Judha Nugraha, Selasa 8 Maret 2022.

Judha mengatakan, dari 43 TKI/PMI yang berada di kompleks Kingsa di Provinsi Kandal itu, 10 orang di antaranya telah pulang ke Indonesia. Sedianya terdapat dua orang lainnya yang juga telah memiliki tiket pulang. Namun, kepulangan mereka ditunda karena keduanya positif Covid-19. ”Sementara itu, sisanya masih menunggu terbitnya exit visa dari pihak Imigrasi Kamboja,” kata Judha.

Dalam upaya penanganan terhadap para PMI tersebut, KBRI Phnom Penh, kata Judha, telah melakukan beberapa langkah, antara lain dengan berupaya menghubungi pihak perusahaan. Namun, perusahaan tidak kooperatif.

Kemudian, KBRI juga berkoordinasi dengan otoritas setempat di Kamboja, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Imigrasi, dan kementerian serta lembaga terkait lainnya, untuk menyelamatkan para PMI.

Selanjutnya, KBRI di Phnom Penh juga memfasilitasi kepulangan para PMI tersebut kembali ke Indonesia dengan membantu pengurusan izin dengan otoritas setempat dan proses pemulangan.

Reporter: Rizal Kris 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tingkat Kepuasan Publik Menjadi Indikator Kuat Keberhasilan Program Prioritas Nasional

Oleh: Nabila Khairunnisa )*Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintahtidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angkatersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritasmasyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwaprogram yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secaranyata.Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu AktualStrategis yang dirilis Poltracking Indonesia memperlihatkan adanyaoptimisme publik terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Danantara Indonesia sebagai lembaga yang diproyeksikan memperkuat pengelolaan aset daninvestasi negara.Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menjelaskan bahwatingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danantara mencapai 54,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakatyang menyatakan tidak percaya. Menurutnya, temuan ini mencerminkanadanya harapan publik terhadap kemampuan Danantara dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga yang masihberada dalam tahap penguatan peran. Dukungan masyarakat dibutuhkanagar berbagai langkah transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebihefektif. Di saat yang sama, tingginya ekspektasi publik juga menjaditantangan agar Danantara mampu membuktikan kinerjanya melalui hasilyang dapat dirasakan masyarakat.Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat tingkat kepuasanmasyarakat terhadap Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian positifyang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas menunjukkanbahwa publik mulai melihat arah kerja lembaga tersebut secara optimistis.Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidakhanya menilai berdasarkan rencana atau konsep yang disampaikanpemerintah. Publik mulai melihat potensi kontribusi yang dapat diberikanDanantara dalam memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkanpengelolaan aset negara.Optimisme terhadap program prioritas pemerintah juga tidak terlepas darikondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Di tengah dinamika ekonomiglobal yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memastikanstabilitas tetap menjadi prioritas utama.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwapemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, danOtoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara intensif untukmemantau perkembangan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukanagar setiap perubahan situasi global dapat diantisipasi sejak dini.Menurut Prasetyo, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihanterhadap pergerakan nilai tukar maupun dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada padakondisi yang kuat dan didukung oleh sejumlah indikator yang positif.Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang terkendalimenjadi faktor penting yang menopang keyakinan tersebut. Denganfondasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untukmenghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul dari luar negerimaupun dalam negeri.Upaya menjaga stabilitas ekonomi memiliki arti penting karenadampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga-harga relatifterkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang bagi dunia usahauntuk berkembang akan semakin terbuka. Situasi seperti inilah yang padaakhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadapkinerja pemerintah.Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan, PurbayaYudhi Sadewa. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulanpertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkantercermin dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah.Menurut Purbaya, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomimelalui berbagai indikator sekaligus pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas perdagangan yang ramai, tingginya kunjungan ke pusatperbelanjaan, serta pergerakan sektor jasa menunjukkan bahwa rodaekonomi nasional masih bergerak dengan baik.Di sejumlah kota besar, aktivitas masyarakat tetap tinggi. Pasar tradisionalmasih ramai dikunjungi, pusat perdagangan beroperasi secara aktif, danberbagai kegiatan ekonomi berlangsung normal. Kondisi tersebut menjadisalah satu indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.Purbaya juga melihat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburpanjang. Kawasan wisata di berbagai daerah dipadati pengunjung, sementara tingkat hunian hotel dan penginapan menunjukkan tren yang baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga masihmenjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.Berbagai capaian tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadapterbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kepuasan publik lahir ketika kebijakan yang dirancangmampu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.Karena itu, hasil survei yang menunjukkan tingginya kepercayaanterhadap Danantara maupun optimisme terhadap kondisi ekonominasional dapat dibaca sebagai refleksi atas upaya pemerintah dalammenjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan. Masyarakatmelihat adanya keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasiekonomi dan mempersiapkan ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.Tentu masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, tingkat kepercayaan dan kepuasan yang relatif tinggimenunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintahmemperoleh dukungan yang cukup luas. Dukungan tersebut menjadimodal penting untuk memastikan berbagai program prioritas nasionaldapat berjalan secara berkelanjutan.Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur daritarget yang tercapai, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadapmanfaat yang dihasilkan. Ketika publik merasakan dampak positif darikebijakan yang dijalankan, tingkat kepuasan akan tumbuh secara alami. *) Pengamat Kebijakan Ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini