BRI Kasih 600 Ribu untuk Nasabah, Ini Faktanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabar tentang semua pemilik rekening PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk atau BRI mendapat bantuan sosial corona sebesar Rp 600 ribu beredar luas di media sosial. Salah satunya disebarkan situs infoterkini.my.id pada 29 April 2020 lalu.

Dalam postingan tersebut menjelaskan bahwa seluruh pemilik rekening BRI akan dapat bantuan Rp 600 ribu dampak Pandemi corona (Covid-19).

Tak sedikit yang melampirkan foto sms tanda pemberitahuan bahwa transfer uang Rp 600 ribu telah masuk dari BRI. Sambil mencantumkan keterangan bantuan pemerintah dampak Pandemi Corona atau Covid-19.

Hal ini pun akhirnya ditanggapi oleh Corporate Secretary Bank BRI, Amam Sukriyanto. Ia mengatakan, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. “Ini tidak sepenuhnya benar,” katanya belum lama ini.

Amam pun menjelaskan bahwa BRI bersama dengan Bank Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) lainnya memang ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun, bantuan itu hanya dikhususkan kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran Covid – 19 di seluruh Indonesia.

Adapun BST tahap 1 besarannya mencapai Rp 316 Miliar dan data nama penerima bantuan tersebut sudah ditetapkan oleh Kemensos RI.

“Perseroan telah menyalurkan bantuan dimaksud secara keseluruhan pada tanggal 27 – 29 April 2020 lalu melalui fasilitas Mass Fund Transfer sebesar Rp 600 ribu ke rekening masing – masing,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, program BST ini merupakan salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat selama masa pandemi corona. “Kami akan terus mendukung implementasi program-progam pemerintah khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas,” katanya.

Sekadar info, penyaluran bantuan dilaksanakan di setiap wilayah Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI yang terbagi atas 3 wilayah penyaluran, yakni Wilayah I, yang mencakup Sumatera dan Jawa Barat, telah tersalurkan kepada 161.566 KPM senilai Rp 96,9 Miliar.

Sementara itu, untuk Wilayah II, yang mencakup Banten, Jawa Tengah, DI Yogya, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, BRI menyalurkan kepada 204.118 KPM senilai Rp.122,4 Miliar dan Wilayah III, yang mencakup Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, telah disalurkan kepada 162,636 KPM dengan total bantuan senilai Rp 97,5 Miliar.

3 KOMENTAR

  1. Harus sesuai dengan data dari kemensos, jangan asal transfer aja… Semua data harusnya 1 pintu saja, jangan tumpang tindih #KomenPositif

  2. Sy tadi pagi dapat notif di sms banking bri ada trf masuk dg keterangan banpres pum.. Tp setelah di cek saldo tidak ada dong. Hehehhe.. Kena prank mungkin sy

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini