102 Hektare Terbakar, Karhutla di Jambi Kian Parah

Baca Juga

MINEWS, JAMBI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi makin hari semakin buruk. BPBD Jambi menyebut saat ini sudah lebih 102 hektare lahan terbakar.

Kepala BPBD Jambi Bachyudin Deliansyah menjelaskan, lahan terbakar itu merupakan kawasan hutan gambut, lahan mineral dan Areal Penggunaan Lain (AOL).

“Api perlahan dapat kita padamkan melalui operasi darat dari masing-masing kabupaten,” kata Bachyudin, Sabtu 27 Juli 2019.

Lahan-lahan yang terbakar itu di antaranya berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 5,5 hektare. Lalu di Kabupaten Batanghari Jambi dan kawasan APL, lahan yang terbakar mencapai 17,4 hektare.

Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 2 hektare kawasan hutan yang terbakar, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4,48 hektare lahan APL yang terbakar, Kabupaten Sarolangun 15,8 hektare APL yang terbakar, di Kabupaten Tebo ada 3 hektare kawasan hutan yang terbakar dengan 8 hektare kawasan APL, di Kabupaten Merangin 2 hektare kawasan hutan yang terbakar selebihnya 20 hektare kawasan APL. Serta di Kabupaten Bungo, ada 21 hektare kawasan hutan terbakar lalu selanjutnya 2 hektare kawasan APL.

Melalui pantauan titik panas (hotspot) sejak Januari-Juli 2019, tercatat ada sebanyak 129 hotspot di Jambi yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi 4 titik, Kabupaten Batanghari 4 titik, Kabupaten Tanjabbar 35 titik, Kabupaten Tanjabtim 15 titik, Kabupaten Tebo 14 titik, Kabupaten Sarolangun 23 titik, Kabupaten Merangin 19 titik, Kabupaten Bungo 12 titik, Kabupaten Kerinci 3 titik, dan Kota Sungai Penuh 3 titik. Sementara di Kota Jambi nihil hotspot.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini